oleh

Kemenkeu Sediakan Dua Instrumen Sumber Informasi Daring

-Daerah, Pendidikan-dibaca 202 kali

SULTENG RAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi yang dapat di akses masyarakat.

Keduannya ada pada instrumen daring yang sudah tersedia yakni Mobile PPID dan website e-PPD.

“Kita terus melakukan peningkatan kinerja untuk memberikan keterbukaan informasi, tiga langkah, pertama informasi yang update, kedua, memberikan membimbing perangkat PPID dalam coaching klinik, dan peningkatan kapasitas lain. Ketiga, kita sudah bisa memanfaatkan mobile PPID dan webside e-PPID,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,  Heru Pambudi dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia  dengan mengangkat tema ‘Keterbukaan Informasi Program Vaksinasi Dukung Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi’,  secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga :   PW IPM SULTENG 2021-2023 DILANTIK, Diingatkan Jaga Amanah

Ia mengatakan, salah satu tantangan yang akan di hadapi terkait keterbukaan informasi adalah menyediakannya untuk di akses masyarakat secara cepat, tepat, akurat, berguna, berkualitas. Untuk mewujudkan itu, Kemenkeu memilih dua pendekatan yakni menguatkan ekosistem informasi di lingkungan kementerian, kemudian PPID dan pejabatnya harus dikuatkan dengan pembentukan kapasitas.

“1.800-an permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID di lingkungan Kemenkeu. Informasi yang di minta publik bervariasi, utamanya yakni soal PEN. Kami yakin ini akan terus meningkat seiring dengan perbaikan-perbaikan kapasitas,” tuturnya.

Senada dengan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan, tantangan-tantangan yang dihadapi di masa pandemi sangat kompleks. Sebab, informasi yang disajikan oleh Kemenkeu erat berhubungan dengan hajat hidup masyarakat.

Baca Juga :   Lomba Konten Kreatif dan Film Pendek Aktualisasi Pancasila Ditutup

“Keterbukaan informasi tidak sesimpel memberikan tabel dan data tapi ini tantangan yang begitu kompleks. Menjelaskan bagaimana kita merespon fenomena dan memahamkan masyarakat. Karena tantangannya kita menghadapi informasi yang tidak akurat atau sengaja tidak diakuratkan, ini dimensi yang sangat kompleks.  Saya kan terus mendorong seluruh pejabat pengelolan informasi dan dokumentasi di Kemenkeu untuk tidak terlena. Ini bukan situasi yang membuat anda berpuas diri meskipun anda dapat penghargaan, karena tantangan  kedepan terus meningkat,” katanya.

“Kewajiban kita sebagai institusi publik, menghadapi tantangan publik yang sangat kompleks, namun kita tetap harus memberikan informasi yang tranparansi, akuntabel dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. Ini yang harus menjadi pegangan bagi kita semua,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga :   GOWES SILATURAHMI SIVITAS UNISMUH PALU, Rektor: Silaturahmi dan Olahraga Tingkatkan Imunitas

Ketua Komisi Informasi Pusat , Gede Narayana, mengatakan, keterbukaan informasi publik saat ini adalah suatu keniscayaan. Sebab, keterbukaan informasi dapat mewujudkan tata kelolah negara yang baik, yang harus diwujudkan bersamaan dengan partisipasi masyarakat di dalam dalam memonitoring.

“KIP tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tertuang dalam UUD. Atas dasar itu saya berpendapat, hukumnya harus dilaksanakan oleh kita semua tanpa memilih-milih,” tutupnya. RHT

Komentar

News Feed