oleh

Pansus Beri Catatan Dokumen Akhir RPJMD Palu 2021-2026

-Kota Palu-dibaca 171 kali

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) yang berisi proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (2/8/2021).

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua Pansus, Mutmainah Korona, membacakan catatan akhir terhadap dokumen rancangan akhir RPJMD tahun 2021-2026. Beberapa diantaranya, yakni terkait perencanaan kenaikan pendapatan daerah, mesti dilakukan perhitungan secara cermat dan teliti agar benar-benar tercapai 100 persen. Bahkan, harus mampu melebihi angka 100 persen dengan sumber-sumber pendapatan secara professional, mampu dilakukan kalkulasi yang tepat, mempertimbangkan kondisi lapangan dan sumber daya yang ada.

Baca Juga :   98 Peserta Didik SMPN 6 Palu Terima Vaksinasi Dinkes-Disdikbud

Pembelian mobil pick up sebanyak 92 unit untuk membantu armada sampah yang sudah memasuki usia operasional lama sebagai bentuk pelaksanaan program pencapaian target piala adipura, perlu diperhitungkan secara cermat dan teliti dengan melihat kemampuan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu. Pembelian tersebut juga harus disertai dengan perhitungan biaya operasional, seperti pemeliharaan sopir dan bahan bakarnya.

“Penyediaan penyangga sumber daya air sebagai sumber kehidupan manusia menjadi salah satu isu strategis yang dalam rapat Pansus baik yang dikemukakan anggota Pansus maupun dari para praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penyediaan sumber air seperti pembangunan bendungan, pemeliharaan sumber daya air dengan menghindari kontaminasi dengan logam berat serta penanaman pohon yang berfungsi menyimpan sumber cadangan air perlu dilakukan penguatan dengan membahas secara khusus terkait akses layanan publik untuk menikmati air bersih, terlebih kepada masyarakat yang telah diberikan Hunian Tetap (Huntap) yang mengeluh dengan persoalan klasik pemberian akses air yang tidak memadai,” jelas Mutmainah.

Baca Juga :   Tahun Depan, Sulteng Buka Program Magang ke Jepang

Penanganan pasca bencana alam dan program mitigasi bencana harus menjadi salah satu program dalam dokumen rancangan akhir RPJMD. Kejadian bencana alam 28 September 2018 lalu tidak bisa dilupakan, penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana untuk menjadi bahan perhatian serius sehingga RPJMD mempunyai keselarasan dengan Perda RTRW tahun 2021-2041 yang tidak lama lagi akan diundangkan dalam lembaran daerah.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebaiknya harus menjadi salah satu barometer dalam perencanaan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kota Palu. Kebijakan tersebut harus berbasis kelurahan sesuai dengan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Palu yakni kelurahan mantap.

Selanjutnya, kebijakan standar upah bagi honorer Kota Palu harus standar UMK harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan Pemerintah Kota Palu kedepan. Pansus juga meminta Pemerintah Kota Palu memasukkan rumusan strategi pengendalian wilayah pesisir teluk palu. NDY

Komentar

News Feed