oleh

Dua Pelaku Usaha Disanksi Menyapu Halaman Kantor Satpol PP

-Kota Palu-dibaca 69 kali

SULTENG RAYA – Dua pelaku usaha gorengan kedapatan tidak menggunakan masker membersihkan halaman kantor Satpol PP Kota Palu di Jalan Balai Kota Timur, Rabu  (21/7/2021).

Tim Penertiban Protokol Kesehatan Kota Palu melalui Kabid Binmas Satpol PP Kota Palu, Max Hertog Duyoh, mengataka, sanksi sosial tersebut diberikan sebagai bentuk pembinaan agar jangan abai terhadap Prokes.

“Penertiban protokol kesehatan akan terus dilakukan bagi warga Kota Palu yang kedapatan tidak menggunakan masker saat tengah beraktivitas dan berada di ruang publik,” ucapnya.

Sebagai informasi tambahan, saat ini Pemkot Palu telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Hal tersebut dilakukan lantaran Kota Palu masuk dalam daftar kabupaten dan kota Non Jawa Bali yang dikenakan pengetatan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 6 Juli 2021.

Baca Juga :   OJK Sulteng Gelar Vaksinasi Khusus IJK

Demi mewujudkan tujuan PPKM dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di daerah itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu telah melakukan sejumlah pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk mengurangi pegawai berkantor di lingkungan Pemkot Palu, yakni hanya 25 persen saja yang berkantor. Selebihnya bekerja dari rumah.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palu, dr Reny Lamadjido, menjelaskan, Pemkot Palu telah menyiapkan sejumlah skema atau langkah strategis dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 selama PPKM Mikro menuju Kota Palu zona hijau.

Pertama, melaksanakan vaksinasi secara masif di seluruh kelurahan yang dikoordinasi camat se-Kota Palu.

Kemudian, setiap OPD diwajibkan mendatangkan 1.000 orang untuk ikut vaksin sepekan mendatang.

Selanjtunya, para camat dibebani target dalam sepekan mendatang, 80 persen masyarakatnya sudah harus divaksin.

Baca Juga :   PD Indokita Makmur Gandeng BNNK Palu Deteksi Dini Karyawan

Operasi Yustisi dilaksanakan sebanyak tiga kali sehari dengan membagi tiga tim untuk menyasar tempat umum dan tempat usaha masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan.

Kemudian, semua Satgas Covid-19 tingkat kelurahan dan kecamatan yang melibatkan Satgas K5, lembaga adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk lebih intensif melaksanakan operasi yustisi di wilayahnya.

“Operasi Yustisi harus teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik dan harus dilaporkan kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah kota Palu,” jelas Wawali Reny beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemberlakukan zonasi Covid-19 di setiap kelurahan. Khusus zona merah, lurah tidak akan memberikan izin pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

“Setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan, harus mengajukan izin kepada Satgas penanganan Covid-19 kota Palu,” katanya.HGA

Komentar

News Feed