oleh

Pemda Banggai Terbaik Soal Kepatuhan Pelayanan Publik

-Kab. Banggai-dibaca 283 kali
SR Ads

SULTENG RAYA – Lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (RI) wilayah Sulteng, mengapresiasi Pemda Banggai dalam sektor kepatuhan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Kepala Asisten Pencegahan Ombudsman Sulteng, Susiati saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai, Sabtu (19/6/2021).

Dalam Kunker itu, Ombudsman telah menilai tiga puskesmas di Banggai masing-masing, Puskesmas Kampung Baru, Puskesmas Simpong dan Puskesmas Biak.

Kepala Asisten Pencegahan Ombudsman Sulteng, Susiati mengatakan, tujuan kami datang ke Banggai ini untuk melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. “Kami bersama tim turun langsung hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini,” katanya.

“Kami turun ke Banggai untuk menilai dan melihat tentang penyelenggara kepatuhan, apakah sudah patuh terhadap UUD No.25 tahun 2009. Kalau dilihat secara umum kami melihat Kabupaten Banggai sudah sangat bagus,” katanya saat melakukan kunjungan kedua di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Senin (21/6/2021).

Baca Juga :   Warga Mekarkencana Temukan Mayat Pria di Kebun

Susiati menyebutkan, kategori dalam penilaian kepatuhan yakni, zona hijau, penyelenggaranya sudah patuh, Zona Kuning tahapan sedang dan Zona merah berarti sangat kurang terhadap tingkat pelayanan publik.

Di tahun 2018 kemarin lanjutnya, Kabupaten Banggai sudah mendapat nilai hijau dan untuk tahun 2021 kami akan melihat secara keselurahan dan sudah sesuai dengan standar undang-undang penyelenggaraan kepatuhan.

“Harapan kami sebagai pengawas pelayanan publik tentunya, tetap terus tingkatkan dalam pelayanan dan tidak boleh turun nilainya dari pada kemarin,” harapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banggai yang telah merespon baik dan pro aktif terhadap kunjunghan kerja kami ke daerah ini.

Diketahui, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Baca Juga :   Pemda Banggai Gelar Konser Banggai Tangguh

Selain itu, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. */MAN

Komentar

News Feed