oleh

CIPTAKAN GOOD GOVERNANCE, Pemkot Gelar Pertemuan LAKIP

SULTENG POST – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen perwujudan AKIP yang telah disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Pelaporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi.

 

Hal tersebut dikatakan Sekertaris Kota (Sekkot) Palu, Drs H Aminuddin Atjo MSi saat memimpin pertemuan LAKIP dengan ratusan pejabat di lingkungan kerja Pemkot Palu, bertempat di gedung lantai tiga kantor walikota, Rabu (8/10).

 

Menurutnya, penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan instansi dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggung jawab LAKIP di instansinya dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

 

Secara umum, Sekkot menguraikan bahwa LAKIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, aspek keuangan juga dimasukkan dalam LAKIP, karena secara langsung berkaitan dengan anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

 

Lebih jauh Sekkot mengatakan, bahwa terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur serta legitimate. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada setiap SKPD, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

 

“Dalam hal ini, setiap SKPD secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),” jelasnya.

 

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja berperan sebagai alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya good governance.

 

“Unutk perspektif yang lebih luas, maka laporan akuntabilitas kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh SKPD serta partisipasi masyarakat,” katanya. YUSUF

 

Selain di hadiri Sekkot Palu, pertemuan LAKIP tersebut juga dihadiri Asisten I Pemkot, Drs Arfan, Asisten II Pemkot, H Ansyar Sutiadi dan Asisten III Pemkot Drs H Baso serta sejumlah pejabat lainnya. YUSUF

Komentar

News Feed