oleh

KCP BPJamsostek Parmout FGD Bersama Pemda dan Kejari

SULTENG RAYA – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Parigi Moutong (Parmout) bersama dengan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong (Kejari) gelar Focus Group Discussion (FGD) menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati Parmout, Selasa (8/6/2021).

FGD tersebut dirangkaikan dengan rapat kordinasi bersama Wakil Bupati Parmout dan Sekertaris Daerah (Sekda) Parmout, serta seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Parmout.

Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Parmout, Najmawati, mengatakan, pihaknya akan terus melakukan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, sebab program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program Pemerintah yang juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari siapa saja, termasuk Pemerintah Daerah.

Baca Juga :   Rujukan Pasien Covid-19 di Parmout Dibagi Tiga Zona

“Kita tetap melakukan kolaborasi bersama pemerintah daerah, karena keberadaan kami (BPJS Ketenagakerjaan) di sini tidak bisa hidup tanpa kerja sama dari pemerintah-pemerintah daerah itu sendiri,” ujar Najmawati, Selasa (8/6/2021).

Ia menambahkan upaya-upaya sudah dilaksanakan pihaknya sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Parigi Moutong, yakni mempercepat proses pelaksanaan program BPJamsostek, terkhusus kepada aparat-aparat desa, BUMN, BUMD maupun swasta yang belum ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya juga terus berupaya agar pekerja mandiri bisa mengikuti program tersebut.

“Di luar dari itu, kita juga ada tenaga kerja mandiri, mereka bisa mengikutsertakan dalam program mandiri. Jadi, bukan hanya perusahaan, tenaga kerja bukan penerima upah bisa mengikuti program ini secara mandiri. Dengan dilakukannya kegiatan rapat koordinasi tim percepatan bisa berjalan secara sesuai dengan tujuan bersama, dan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Parigi Moutong dan keseluruhnya baik itu tenaga yang ada di Pemda sendiri ataupun tenaga kesehatan, aparat desa dan sebagaianya,” pungkasnya.

Baca Juga :   Rujukan Pasien Covid-19 di Parmout Dibagi Tiga Zona

Pertemuan itu sekaligus dirangkaikan dengan pemberian santunan secara simbolis kepada enam keluarga ahli waris penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palu, Raden Harry Agung Cahya mengapresiasi KCP BPJS Ketenagakerjaan Parmout dalam menindaklanjuti implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ia berharap, dengan massifnya sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tersebut, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih optimal. Pasalnya, pekerja di Sulteng yang telah terdaftar dalam program BPJamsostek masih jauh dari harapan, yakni baru sekitar 16,05 persen atau 231.146 pekerja saja, dari angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1,4 juta pekerja.

Sehingga, berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan, masih terdapat 1,2 juta pekerja di Sulteng berlum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :   Rujukan Pasien Covid-19 di Parmout Dibagi Tiga Zona

“Berdasarkan catatan kami, hanya Kabupaten Morowali yang sudah mencapai 98 persen pekerjanya terdaftar dalam program Jamsostek. Sementara kabupaten dan kota lainnya masih di bawah 50 persen. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersam. Semoga dengan sosialisasi secara massif, pekerja di Kabupaten Parigi Moutong yang terdaftar dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan lebih meningkat lagi,” kata Kacab Raden Harry, Ahad (13/6/2021). HGA

Komentar

News Feed