oleh

5.343 TKA di Morowali Ter-Cover BPJamsostek

SULTENG RAYA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) alias BPJamsostek mencatat, terdapat 5.343 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Morowali.

Data itu disampaikan Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sulawesi Maluku, Arief Budiarto, mewakili Direksi BPJamsostek di hadapan anggota Komisi IX DPR RI dalam kegiatan kunjungan kerja spesifik pengawasan TKA DPR RI di Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (28/5/2021)

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sulawesi Maluku, Arief Budiarto, menyampaikan bahwa total pekerja asing peserta BPJamsostek yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5.512 TKA dengan 5.343 TKA diantaranya terdapat di Kabupaten Morowali.

“Dari data Disnakertrans Sulawesi Tengah potensi TKA di Sulawesi Tengah sekitar 6.784. Sebanyak 81 persen dari jumlah tersebut atau sebanyak 5.512 TKA telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. Sebanyak 5.343 TKA peserta BPJamsostek berada di Kabupaten Morowali,” ungkap Arief Budiarto.

Arief Budiarto melanjutkan, landasan hukum keikutsertaan TKA kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

Baca Juga :   Sukseskan Morut SCS, Pemkab Gandeng Institut Pertanian Bogor

Itu artinya, BPJS Ketenagakerjaan wajib bagi TKA. Dengan demikian, segala ketentuan tentang tata cara pendaftaran dan aturan lainnya soal BPJS Ketenagakerjaan berlaku pula bagi TKA yang bekerja di Indonesia.

“Untuk mempermudah sosialisasi kepada para TKA, kami telah melakukan beberapa hal seperti menyediakan brosur informasi tentang persyaratan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi TKA dalam 3 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin, maupun formulir pengajuan pembayaran JHT juga kami buat dalam 2 bahasa,” kata Arief.

Sementara itu, Komisi IX DPR RI mengapresiasi kinerja BPJamsostek di wilayah Sulteng, karena adanya peraturan daerah yang mengatur terkait Kepesertaan BPJamsostek, seperti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah maupun Peraturan Bupati Morowali.

“Mendengarkan paparan dari BPJS Ketenagakerjaan, daerah Morowali ini potensial. Jadi mohon dikembangkan dengan dukungan dari semua pihak“ kata Emanuel Melkiades Laka Lena, anggota Fraksi Golkar dari Dapil NTT II.

Baca Juga :   Kapolres Ade Mohon Doa dan Dukungan Masyarakat Morut

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Tenaga Kerja Asing DPR RI di Morowali itu di pimpin Ketua Tim Emanuel Melkiades Laka Lena, anggota Fraksi Golkar dari Dapil NTT II. Turut hadir, Bupati Kabupaten Morowali, Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai Sulawesi Tengah dan Direksi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Terpisah, Kepala BPJamsostek Kantor Cabang Palu, Raden Harry Agung Cahya, mengatakan, tidak ada ruginya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Justru, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan banyak manfaat bagi pekerja.

Pertama, menanggulangi risiko sosial apabila terjadi musibah dialami tenaga kerja. Kemudian, memberikan kepastian dalam menghadapi hari tua dan pensiun.

“Dan kini, BPJamsostek kembali diberi tugas untuk menambah program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan melalui 3 manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja,” kata Kacab Raden Harry, Rabu (9/6/2021).

Sebagai informasi tambahan, BPJamsostek kini memiliki lima program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (Jkm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca Juga :   Kabupaten Morowali Kategori Disclaimer Indeks Inovasi Daerah

Manfaat program JKK, yakni biaya rumah sakit tanpa batas bagi peserta mengalami kecelakaan kerja, dirawat di fasilitas rumah sakit pemerintah kelas I. Apabila kecelakaan mengakibatkan kematian, ahli waris peserta akan mendapat santunan kematian akibat JKK sebesar Rp148 juta lebih. Jika peserta cacat total tetap akibat JKK, maka akan mendapat santunan Rp159 juta lebih. Selanjutnya, akan mendapatkan beasiswa bagi dua orang anak dengan nilai total hingga Rp174 juta.

Manfaat JHT yakni, berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap.

Selanjutnya, manfaat JP yakni, berupa uang tunai bulanan diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 tahun setara dengan 180 bulan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.
Sedangkan JKP, yakni program perlindungan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui 3 manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.HGA

Komentar

News Feed