oleh

SMPN 13 Palu Larang Tenaga Pendidik Mudik Diluar Wilayah Aglomerasi

SULTENG RAYA – Pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menetapkan wilayah aglomerasi yang dibolehkan untuk mudik (mudik lokal) selama masa pengetatan mudik 6-17 Mei mendatang.

Sehubungan dengan itu, Kepala SMPN 13 Palu Masnur H. Lapenna mengatakan akan melarang para tenaga pendidiknya untuk mudik di luar dari wilayah aglomerasi atau mudik lintas provinsi, dirinya juga mengatakan bahwa akan meninjau para tenaga pendidiknya melalu gawai dengan cara melakukan video call ke tenaga pendidiknya tersebut, apakah tenaga pendidiknya itu benar-benar tidak melanggar perintah larangan mudik.

‘’Saya tidak tanggung jawab kalau guru-guru pulang, kita juga tidak ketinggalan informasi karena bisa melalui handphone, semua guru kan sudah punya alat komunikasi, sudah punya handphone android semua, jadi bisa berkomunikasi melalui video call, tahun lalu masih ada yang pulang, karena masih bisa memang dan hanya dikasi waktu paling lama satu minggu, sekarang itu tidak boleh. Ada dua tiga orang yang minta izin saya tidak kasi, saya bilang silahkan kalau mau minta izin pergi saja ke dinas melapor disana, pasti dilarang pulang juga,’’ tegas Kepsek. Kamis (6/5/2021)

Baca Juga :   SMPN 5 Palu Perkuat Kompetensi Guru Melalui IHT

Kemudian kepsek menegaskan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolahnya bahwa harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada terkait pelarangan mudik. ‘’Apalagi yang PNS harus mengikuti aturan-aturan tidak boleh maunya sendiri, sebelum berlaku pelarangan tanggal 6 sudah ada yang minta izin mau pulang, saya bilang tidak berani saya kasi izin kamu, kalau kamu pulang tanggung jawab sendiri karena sudah saya larang,’’ ucapnya.

Selanjutnya Kepsek mengatakan akan memberikan sanksi kepada tenaga pendidik yang ketahuan tetap melakukan perjalanan mudik lintas provinsi. ‘’Sanksinya saya tidak mau tanda tangani mereka punya sertifikasi, kemudian kan disini kita punya PKG (penilaian kinerja guru), kemudian ada penilaian kerja kepegawaian, jadi harus taat supaya tidak diberikan sanksi-sanksi tersebut,’’ tutup Kepsek. MG1

Baca Juga :   25 Sekolah di Palu Jadi Pilot Project Akselarasi Digitalisasi Sekolah

 

Komentar

News Feed