oleh

Pemkot Palu Ajukan Lima Ranperda

SULTENG RAYA – Pemerintah Kota Palu mengajukan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan caturwulan II tahun sidang 2021 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Selasa (4/5/2021).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu, Moh Rifani Pakamundi, membacakan kelima Ranperda tersebut, yakni Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Kemudian, Ranperda tentang Bangunan Gedung, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 serta Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Baca Juga :   BNNP Sebut Dunia Pendidikan Selalu Jadi Fokus Utama Pencegahan Narkoba

“Dari kelima Ranperda yang diajukan tersebut, terdapat dua kebijakan daerah Kota Palu untuk dibahas dalam masa persidangan caturwulan II tahun sidang 2021, yakni rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 serta rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022,” ujar Moh Rifani Pakamundi saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Palu.

Pada kesempatan itu, Rifani menjelaskan, dari beberapa agenda penting tersebut, Pemerintah Kota Palu bersama jajarannya akan memenuhi dan melaksanakan yang telah ditetapkan dewan melalui Badan Musyawarah.

Karena, dengan persetujuan dewan sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sebagai landasan yuridis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat termasuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :   BKKBN Ajak Untad Sinergi Cegah Stunting di KKB

Ranperda dan rancangan kebijakan telah diajukan tersebut, meskipun sudah disusun secara optimal dengan ketelitian dan kecermatan yang seksama namun keberadaannya tetap mengharapkan masukan dan kritikan yang lebih tajam dari para anggota dewan agar Ranperda dan rancangan kebijakan itu setelah ditetapkan dan diundangkan nantinya benar-benar dapat berlaku dan berjalan dengan baik serta efektif di tengah masyarakat Kota Palu.

“Hubungan antara Pemerintah Kota Palu dengan DPRD Kota Palu merupakan hubungan kerja yang kedudukannya sejajar dan bersifat kemitraan. Artinya, kedua lembaga tersebut tidak saling membawahi dan hal itu tercermin dalam proses pembuatan kebijakan daerah baik berupa produk hukum daerah maupun dalam merumuskan kebijakan daerah yang bersifat strategis lainnya,” kata Rifani.

Baca Juga :   Fraksi PKB Kota Palu Akan Usulkan Ranperda Pesantren

“Hubungan kemitraan itu bermakna Pemerintah Kota Palu dengan DPRD Kota Palu sama-sama patuh kepada hukum yang berlaku dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan amanat otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga terbangun hubungan kerja harmonis, saling mendukung, saling memberi informasi untuk tercipta keselarasan, keseimbangan menuju kesempurnaan,” lanjutnya. NDY

Komentar

News Feed