oleh

Ranperda RTRW Tunggu Evaluasi Gubernur

-Kota Palu-dibaca 200 kali

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melaksanakan Rapat Paripurna pendapat akhir Wali Kota Palu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021-2041 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Ahad (2/5/2021) malam.

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengapresiasi fraksi-fraksi DPRD Kota Palu yang telah menerima dan menyetujui Ranperda RTRW tahun 2021-2041.

Ia menyampaikan, Ranperda RTRW Kota Palu tahun 2021-2041 yang telah disetujui bersama, akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bisa memberikan evaluasi, asistensi sekaligus untuk mendapatkan nomor registrasi peraturan daerah, sebelum peraturan daerah tersebut ditetapkan Wali Kota Palu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 245 Ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomo 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Baca Juga :   Wawali Reny Cek Pasokan Gas Oksigen di PT Tira Austenite

“Berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2021-2041 yang telah menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan beberapa catatan-catatan serta saran dan masukan guna perbaikan. Kami (pemerintah daerah) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi-fraksi dewan yang telah menerima Ranperda RTRW,” ujar Hadianto.

Dalam kesempatan itu, Hadianto mengingatkan bahwa Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang patut untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sekaligus menjadi alat untuk menampung aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di tengah masyarakat. Materi atau substansi Perda harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta selalu mempertimbangkan aspirasi dan masukan kondisi otonomi daerah dan ataupun kemampuan daerah.

Baca Juga :   Pansus Beri Catatan Dokumen Akhir RPJMD Palu 2021-2026

Menurutnya, keberadaan suatu Perda dapat mengayomi dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dan diharapkan adanya kebersamaan serta dukungan dari semua pihak terhadap pelaksanaan Perda agar dapat dilakukan secara baik dan efektif.

“Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi-fraksi dan semua yang terlibat dalam pembuatan Ranperda RTRW. Semoga asistensi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi akan menyempurnakan Ranperda ini dan pada akhirnya ketika akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapat asistensi terakhir, insyaallah Perda ini tidak dikembalikan kepada daerah untuk ditelaah kembali,” tutupnya. NDY

Komentar

News Feed