oleh

Kepala SMA Negeri 1 Poso Dieksekusi

SULTENG RAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Poso melaksanakan eksekusi terhadap Kepala SMA Negeri 1 Poso, Drs. Hasbollah selaku terpidana pada kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), Selasa (27/4/2021).

Pelaksanaan eksekusi itu, berdasarkan terbitnya putusan MA Nomor : 490 K/PID.SUS/2021.

Dalam eksekusinya, Hasbollah sendiri dijemput oleh Tim Eksekusi Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Poso, tanpa perlawanan dan digiring ke kantor Kejari Poso. Sebelum dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas II B Poso, Hasbollah dihadirkan juga dalam jumpa pers di kantor Kejari Poso di Jalan Pulau Sumatera, Bundaran Jam Kota Poso.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso, LB Hamka mengatakan, pihaknya langsung melakukan eksekusi pada Selasa (27/4/2021) setelah terbit putusan MA Nomor : 490 K/PID.SUS/2021, tanggal 27 April 2021.

Baca Juga :   Nurani Astra Serahkan Bantuan Sembako Rp3,06 Miliar di 34 Provinsi

“Hari ini (Selasa kemarin), sebagaimana terbitnya putusan dari pihak MA, kami melakukan eksekusi terhadap terpidana Hasbollah dan langsung dilakukan penahanan di Rutan Poso,” kata Kajari Poso, LB Hamka kepada wartawan, Selasa (27/4/2021).

LB Hamka menyebutkan, Hasbollah terseret kasus penyalahgunaan pungutan dana PPP/dana komite pada SMA Negeri 1 Poso tahun ajaran 2017/2018 dan tahun ajaran 2018/2019.

“Setelah putusan MA ini, maka terdakwa dipidana selama 4 tahun penjara dan pidana denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan enam bulan penjara,” kata Kajari.

Lanjutnya, adapun perbuatan terpidana adalah menetapkan aturan pungutan dana PPP/Komite, pungutan pembayaran biaya pendaftaran siswa/siswi baru, serta pungutan bimbingan belajar/les yang mana dalam komponen biaya tersebut, ada item tunjangan yang berbentuk uang, yang dinikmati secara pribadi oleh terpidana yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dan Nomor 17 tahun 2010.

Baca Juga :   Pemudik Bakal Dipulangkan

Selain itu, juga melanggar peraturan Mendikbud RI Nomor 75 tahun 2006, peraturan Gubernur Sulteng nomor 10 tahun 2017 dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Gubernur Sulteng Nomor 10 tahun 2017.

Selain Hasbollah, Kejari Poso juga masih menunggu hasil putusan MA terhadap tiga Kepala Sekolah lainnya di Poso, yang terseret kasus serupa.

“Dari empat terdakwa yang kami ajukan kasasi, baru satu terdakwa Hasbollah yang sudah diputus MA. Sementara tiga terdakwa lainnya masih menunggu putusan MA. Masing-masing adalah Drs Mustar Polango, Drs Suaritno dan Dra Aljufri,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya perkara tersebut pada tingkat pertama terpidana Hasbollah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palu. Kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Poso pada saat itu langsung mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga :   HIPMI Poso Beri Santunan ke Anak Yatim

Dan permohonan upaya hukum kasasi diterima oleh majelis hakim MA. Sehingga dalam putusan kasasi menyatakan terpidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana komite sekolah.

Dengan dikabulkannya permohonan kasasi JPU Kejari Poso. Maka putusan Pengadilan Tipikor PN Palu Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 12 Agustus 2020 lalu, batal dengan sendirinya. SYM

Komentar

News Feed