oleh

PGRI Minta PP 57 Segera Direvisi

SULTENG RAYA-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), meminta kepada pemerintah, agar segera merevisi PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Mengingat di dalamnya tidak mencantumkan nomenklatur Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar menengah (Pasal 40 ayat 2) dan di kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 40 ayat 3), menimbulkan reaksi luas dari kalangan masyarakat khususnya masyarakat akademik, guru, dosen, dan organisasi profesi.

Selain itu, dalam PP Nomor 57 tahun 2021 ini juga tidak mencantumkan keberadaan dan peran pengawas sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan pada satuan pendidikan (Pasal 30 ayat 3). Penghilangan keberadaan pengawas sekolah menimbulkan pertanyaan dan reaksi luas bagi PGRI di semua tingkatan, juga di kalangan pengawas, kepala sekolah, guru, dan masyarakat pendidikan.

Baca Juga :   Kadis Sebut Program Kerja Pemkot Selaras dengan Program Mendikbud

“Kami dari PGRI meminta segera PP tersebut segera direvisi, karena hanya menimbulkan banyak reaksi di berbagai kalangan,”ujar Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini. Senin (19/4/2021).

Katanya, PGRI juga mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan    mengajukan izin prakarsa untuk perubahan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas PP 57 tahun 2021 itu. “Mengapresiasi dan mendukung rencana pemerintah untuk merevisi PP 57/2021 yang akan          menegaskan secara ekplisit pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kurikulum pendidikan,”ujarnya.

Katanya, Pancasila dan Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib dan pondasi dasar untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, juga untuk mahasiswa di perguruan tinggi.

Baca Juga :   Kolabarasi Organisasi Internal, SMP Al-Azhar Mandiri Palu Santuni Anak Panti

Selanjutnya, PGRI juga katanya memohon agar keberadaan Pengawas Sekolah dan Penilik dikembalikan keberadaannya dalam rencana PP perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan, karena hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya bagian Pengawasan pada BAB XIX pasal 66, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang selanjutnya diganti dengan PP 57 tahun 2021 yang akan direvisi.

Perlu dipahami katanya, keberadaan Pengawas dan Penilik sangat dibutuhkan dalam pembinaan managerial satuan pendidikan dan peningkatan kualitas proses pengajaran guru di kelas. Bahkan fungsi perannya harus diperkuat sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota dalam pembinaan peningkatan mutu pendidikan.

Baca Juga :   Pemkot Palu Siapkan Reward Rp2M Sekolah Terbaik

“Jabatan pengawas merupakan jenjang karir puncak yang didambakan para guru terbaik di satuan pendidikan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi supervisi, pembinaan manajerial dan peningkatan kompetensi para guru,”ujarnya. ENG

Komentar

News Feed