oleh

Akademisi Untad, Sayangkan PP Nomor 57 Hilangkan Pendidikan Pancasila

SULTENG RAYA- Kecerobohan dalam pembuatan peraturan kembali terulang. Setelah sebelumnya hilang ‘frasa agama’ dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, kini hilangnya Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib untuk sekolah dan perguruan tinggi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kondisi tersebut sangat disayangkan sejumlah kalangan, salah satunya adalah Akademisi Untad, Dr. Asep Mahfudz.

Dimana di dalamnya tidak mencantumkan nomenklatur Pancasila sebagai mata pelajaran yang wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar menengah (Pasal 40 ayat 2) dan di kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 40 ayat 3), menimbulkan reaksi luas dari kalangan masyarakat khususnya masyarakat akademik, guru, dosen, dan organisasi profesi.

Kata Asep Mahfudz, sebaiknya PP tersebut segera direvisi, dan sangat mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang tengah mengajukan revisi PP tersebut ke presiden.

Sekalipun katanya, PP itu merujuk pada UU Nomo 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dimana didalamnya memang tidak mencamtumkan pendidikan pancasila. “Salah satunya yang ada di situ adalah pendidikan kewarganegaraan, sepertinya memang pendidikan pancasila itu dimasukan ke dalam pendidikan kewarganegaraan,”jelas Asep. Senin (19/4/2021).

Baca Juga :   Kepsek SDN 1 Tatura Siap Jalankan PSP

Namun kata Asep, PP sebagai turunan dari UU Sistem Pendidikan Nasional seharusnya lebih memperjelas, termasuk didalamnya mata pelajaran wajib bahasa dan mata kuliah wajib bahasa, perlu ketegasan bahasa yang dimaksud apakah bahasa daerah atau bahasa Indonesia.

Selain itu, perlu dipahami kata dosen Mata Kuliah PPKN Untad ini, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila itu dua hal yang berbeda, Pendidikan Pancasila itu filosofis padagogiknya untuk penanaman nilai-nilai internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sementara Pendidikan Kewarganegaraan itu esensi posisi masyarakat Indonesia sebagai warganegara Indonesia, dilihat dari sisi kebangsaan dan negara, dimana di dalamnya mengandung hak dan kewajiban.

Dengan keluarnya PP itu, paling krusial kata Asep ada di tingkat sekolah dasar dan menengah, karena di perguruan tinggi ada UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, dan ada Permendikbud  Nomor 3 Tahun 2020 tentang pendidikan tinggi, keduanya sudah mengatur tentang mata kuliah wajib tersebut. “Untuk Perguruan Tinggi tidak ada persoalan yang menjadi masalah itu di sekolah dasar dan menengah,”ujar Asep.

Baca Juga :   Pemkot Tangguhkan KBM, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik Tetap Semangat Jalani PJJ

Memang kata Asep saat ini memang perlu kehati-hatian, karena ada yang mencoba atau berkeinginan menghilangkan pancasila itu di dunia pendidikan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (NHW).

Katanya, demi mengakhiri polemik yang terjadi, ia menyarankan agar pemerintah segera mencabut dan mengevaluasi secara menyeluruh peraturan yang sudah ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan oleh Menhumham.

Terlebih menurutnya, menghilangkan mata pelajaran tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

“Padahal menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi,” terang HNW.

Baca Juga :   Pascasarjana Ilkom Untad Targetkan Buka Penerimaan Maba Bulan Juli

Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan merevisi PP No. 57/2021 tidak memadai.

Sebab, sebelumnya Kementerian tersebut juga melakukan kesalahan yang fatal, yakni dengan menghilangkan ‘frasa agama’ dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional.

“Perlu dilakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh, karena setelah hilangnya ‘frasa agama’, dan sekarang hilangnya Pancasila sebagai mata kuliah wajib, di tengah gencarnya pemerintah memerintahkan rakyat untuk melaksanakan Pancasila, memerangi terorisme dan radikalisme,” ujarnya.

Namun, evaluasi menyeluruh dan pencabutan terhadap PP tersebut harus dilakukan secara bijaksana, tidak grasa-grusu maupun mengabaikan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. ENG

Komentar

News Feed