oleh

Polres Bangkep Sita 10 Unit Airsoft Gun

SULTENG RAYA – Polres Banggai Kepulauan (Bangkep) menyita 10 unit Airsoft Gun berbagai jenis. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan unit Airsoft Gun tersebut tidak dilengkapi syarat-syarat dan dokumen kepemilikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KBO Satuan Intelkam Polres Bangkep, Ipda Muh. Ruhil Newton Sugiarto menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan Polri khususnya Polres Bangkep mendata, registrasi dan panggafiran unit Airsoft Gun yang dimiliki oleh masyarakat.

KBO mejelaskan, pihaknya mengambil langkah-langkah untuk mengamankan unit Airsoft Gun guna mencegah penyalahgunaan dan penggunaan Airsoft Gun dalam berbagai tindak pidana. 

Selain itu, agar memudahkan pihak Polri dalam pengawasan, pendataan, registrasi dan panggafiran unit Airsoft Gun tersebut.

Menurut KBO, memang banyak penggemar unit Airsoft Gun ini, namun belum mengerti mengenai hukum, prosedur dan juga penggunaan senjata replika / mainan tersebut

“Kepemilikan dari Airsoft Gun ini tidak bisa sembarangan, ada proses kepemilikannya harus sesuai ketentuan yang berlaku dan juga tidak bisa sembarangan di dalam menggunakannya. Jadi untuk memiliki Airsoft Gun ini harus mematuhi peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian Reflika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Pain Ball,” jelas KBO.

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan, penerbitan izin, pengawasan dan pengendalian unit Airsoft Gun dan Pain Ball untuk olahraga oleh kepolisian. 

Selain itu lanjutnya, tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, pengawasan, pengendalian kepemilikan dan penggunaan Airsoft Gun dan Pain Ball untuk olahraga.

“Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Airsoft Gun untuk kepentingan olahraga adalah sebagai berikut, rekomendasi dari Pengda Induk organisasi olahraga Airsoft Gun dan Pain Ball yang menjadi Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI), pada pembelian Airsoft Gun harus disertai dengan kwitansi pembelian dan juga surat izin import maupun dalam negeri, SKCK Pemohon, Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, Surat Keterangan Psikologi dari Psikolog Polri, memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan sertifikat menembak yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin maupun FORMI, Foto Copy KTA Klub Menembak yang bernaung di bawah FORMI, Foto Copy KTP, Daftar riwayat hidup, Pas foto latar merah ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 X 3 sebanyak 2 lembar,” sebutnya.

Setelah semua syarat tersebut dilengkapi lanjutnya, barulah kepolisian akan meregistrasi, mengaffiran dan mengeluarkan izin untuk memiliki Airsoft Gun tersebut.

Perijinan dari kepemilikan Airsoft Gun tersebut, hanya bisa digunakan olahraga menembak dan tidak boleh digunakan untuk kejahatan. Jika terbukti digunakan untuk berbuat kejahatan maka dapat diproses secara hukum. 

Oleh sebab itu, para pemilik unit Airsoft Gun harus mempelajari dan mempedomani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalin Reflika Senjata Janis Airsoft Gun dan Pain Ball.

Pada kesempatan itu, KBO mengimbau kepada seluruh masyarakat Bangkep dan Balut yang memiliki unit Airsoft Gun, Air Gun, senjata agin, senjata rakitan agar segera melaporkannya kepada Kepolisian guna dilakukan pendataan.

“Apabila nanti di kemudian hari ditemukan penggunaan unit maupun senjata tersebut maka kami akan memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. */MAN

Komentar

News Feed