oleh

DPN Siap Dorong Tukang Bangunan Ikut Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan

-Kota Palu-dibaca 238 kali

SULTENG RAYA – Pengurus Wilayah Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah siap memperjuangkan tukang bangunan di daerah itu agar dapat ikut dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan alias BPJamsostek.

Hajatan tersebut diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) alias memorandum of understanding (MoU) oleh Pengurus DPN Sulteng dengan BPJS Ketenagakerjaan Sulteng perihal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tukang bangunan Indonesia di salah satu rumah makan di Kota Palu, Sabtu (6/3/2021).

Ketua DPN Sulteng, Andrianto Gultom, mengatakan, sudah selayaknya para tukang bisa mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.  Menurutnya, para tukang bangunan merupakan garda terdepan konstruksi di Indonesia. Selain itu, pekerjaan sebagai tukang juga memiliki risiko sangat tinggi, sehingga sudah selayaknya ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Semua anggota bakal diikutkan dalam dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tahap awal, tahun ini kami menargetkan mengikutsertakan tukang bangunan di Sulteng sebanyak 10.000 orang. Melalui DPN juga kita berharap menjadi harapan baru tukang bangunan untuk mewujudkan kesejahteraan,” kata Andrianto Gultom.

Baca Juga :   Dua Siswa MAN IC Palu Ikut Seleksi Beasiswa ‘Indonesi Maju’

Senada, Wakil Ketua DPN Sulteng, Imran Latjedi, mengatakan, pihaknya bakal berupaya untuk meyakinkan kepada tukang mengenai pentingnya ikut perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Tahap awal, yang akan kita prioritaskan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan, yakni para pengurus di wilayah maupun di daerah kabupaten dan kota,” kata Imran Latjedi.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sulteng, Raden Harry Agung Cahya, mengatakan, tukang bangunan masuk dua kategori kepesrtaan, yakni informal dan jasa konstruksi.

Khusus untuk anggota DPN, akan masuk sebagai peserta informal atau peserta mandiri, yakni dengan menkanisme pembayaran iuran secara mandiri. 

“Untuk kerja sama dengan DPN Sulteng, akan menggunakan skema keagenan perisai, yakni DPN Sulawesi Tengah menjadi kantor perisai, sedangkan pengurus di kabupaten dan kota adalah agen perisai. Melalui skema ini, DPN akan terbantu biaya operasionalnya dari iuran peserta yang didaftarkan sebanyak 7,5 persen,” jelas Kakacab Harry.

Ia menjelaskan, untuk mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan, setiap tukang bangunan anggota DPN cukup membayar Rp16.800 per bulan agar ter-cover dua program dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Baca Juga :   Kemenag Gorut Studi Peningkatan Sistem Informasi KUA di Sulteng

Sebagai informasi tambaha, selain JKK dan JKm, BPJS Ketenagakerjaan kini mengelola lima program, yakni JKK, JKm, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Adapun manfaat program JKK, yakni biaya rumah sakit tanpa batas bagi peserta mengalami kecelakaan kerja, dirawat di fasilitas rumah sakit pemerintah kelas I. Apabila kecelakaan mengakibatkan kematian, ahli waris peserta akan mendapat santunan kematian akibat JKK sebesar Rp148 juta lebih. Jika peserta cacat total tetap akibat JKK, maka akan mendapat santunan Rp159 juta lebih. Selanjutnya, akan mendapatkan beasiswa bagi dua orang anak dengan nilai total hingga Rp174 juta.

Kemudian, manfaat JKm, yakni peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja mendapat santunan kematian dengan total sebesar Rp42 juta. Kemudian, mendapat beasiswa dua orang anaknya hingga Rp174 juta, dengan catatan, peserta yang meninggal dunia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal tiga tahun.

Baca Juga :   Anggota Permippos di Palu Diharapkan Turut Sukseskan Program Pemkot

Manfaat JHT yakni, berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap.

“Yang dimaksud usia pensiun dalam manfaat JHT, termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun; atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya,” jelas Raden Hary Agung Cahya.

Selanjutnya, manfaat JP yakni, berupa uang tunai bulanan diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 tahun setara dengan 180 bulan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

Sedangkan JKP, yakni program perlindungan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui 3 manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Turut hadir pada kegiatan penandatanganan MoU, Sekretaris DPN Sulteng, Arif, Bendahara DPN Sulteng, Udin dan Ketua DPN Sigi. HGA

Komentar

News Feed