oleh

Anggota DPRD Sulteng Minta Lubang PETI Buranga Direklamasi

SULTENG RAYA – Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Moh Nur Dg Rahmatu, SE meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) melakukan reklamasi terhadap lubang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo.

Hal itu ditegaskannya ketika meninjau lubang tambang emas yang telah merenggut tujuh nyawa penambang tersebut, Kamis (4/3/2021) kemarin. Nur mengatakan, penutupan lubang itu harus dilakukan, selain itu merehabilitasi lingkungan juga agar masyakarat tidak melakukan kegiatan penambangan di tempat tersebut.

“Kami meminta kepada Bapak Gubernur atau Bapak Bupati kita akan melakukan reklamasi ulang ini. Harus kita tutup ini. Kalaupun membutuhkan biaya kita harus sepakat letakan biaya melalui dinas teknis terkait,”ujar Nur.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, ada enam titik lubang besar di lokasi pertambangan ilegal tersebut yang semuanya harus direklamasi. Pasalnya berdasarkan pemantauannya terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa di tempat itu.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

“Setelah kita lihat di belakang kita ini memang luar biasa kerusakan lingkungan akibat penggalian lubang besar ini. Bahkan ini sudah sangat dekat sekali dengan pinggir jalan. Ini bisa menimbulkan musibah yang lebih fatal lagi. Imbauan kami kepada masyarakat untuk jangan melakukan aktivitas karena ini masih sangat rawan sekali. Kalau kita lihat di belakang tanahnya sangat basah, jika hujan gerimis sedikit pasti longsor ini,”jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Ibrahim Hafid. Mantan aktivis lingkungan ini mengatakan, telah terjadi kerusakan lingkungan yang fatal dengan adanya kegiatan penambangan illegal.

“Sedangkan penambangan legal pun belum tentu tata kelola pertambangan akan lebih baik, apalagi yang illegal. Oleh karena itu harus ditutup secara total,”tegas wakil rakyat asal Dapil Parmout ini.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Ibrahim menambahkan, yang juga harus diikuti oleh Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberi ruang pekerjaan oleh masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya dari tambang.

“Misalnya mendorong pengembangan dan penguatan ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan  yang ada disini, sehingga masyarakat masih punya alternatif solusi pekerjaan lain untuk kebutuhan kelangsungan hidup masyarakat kita. Itu yang saya sebut bagaimana kita melahirkan sebuah kesejahteraan dan keselamatan rakyat,”jelasnya.

Dalam kegiatan itu para wakil rakyat itu melakukan peninjauan hingga ke titik keenam (terakhir) lubang PETI Buranga didampingi oleh pejabat terkait dari Dinas Lingkungan Hidup Parmout dan Dinas Kehutanan Sulteng.

Sementara itu, pantauan wartawan Koran ini diduga masih ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal itu terlihat adanya belasan sepeda motor yang parkir di dekat lubang tambang. Bahkan ada pengendara sepeda motor yang berboncengan terlihat membawa nampan yang digunakan untuk penambang. Padahal sudah ada spanduk peringatan dari kepolisian untuk tidak melakukan kegiatan penambangan. Bahkan saat kunjungan anggota dewan tersebut, ada patroli dari Polsek Ampibabo. Selain Moh Nur Rahmatu dan Ibrahim Hafid, ada dua anggota dewan lain yang ikut dalam peninjauan itu yakni Muslih dan Elisa Bunga Allo. AJI

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Komentar

News Feed