oleh

Bupati Donggala Koordinasi Program Pencegahan Korupsi

SULTENG RAYA – Bupati Donggala, Drs Kasman Lassa didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Dr Rustam Efendi menerima audiensi Direktorat dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka koordinasi program pemberantasan korupsi, Rabu (3/3/2021) di Aula Kasiromu kantor Bupati Donggala.

Tim audiensi KPK dipimpin langsung oleh Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Nike Ariati didampingi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV dan dua Fungsional Korsup Pencegahan, Basuki Haryono dan Muhammad Muslimin Ikbal.

Dalam sambutannya, Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa menyampaikan, ucapan terima kasih kepada tim KPK yang telah memberikan masukan dalam program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Donggala.

Baca Juga :   Bupati Kasman Mesti Tindaklanjuti Hasil Riksus DBL

Dikatakannya, program pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terkait dengan tindak pidana korupsi yang meliputi delapan areal intervensi dari KPK.

“Upaya pencegahan melalui program Korsupgha KPK adalah sebuah hal yang perlu dan harus ditindaklanjuti bersama,” kata Kasman.

Olehnya, Bupati berharap agar jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dapat menjalankan program kegiatan yang telah disusun, dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Donggala.

“Tentunya upaya pencegahan korupsi disamping dilaksanakan dengan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, hal yang tidak kalah yaitu merubah maindset Aparatur penyelenggara pemerintahan. Karena korupsi terjadi bukan hanya persoalan kesempatan tetapi juga masalah kesadaran dan mental,” tegas Bupati.

Baca Juga :   Bupati Donggala Bahas Rehab Rekon Bersama Wakil Menteri PUPR

Sementara, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV,  Niken Ariati menyampaikan, terkait dengan penilaian standarisasi ada delapan areal intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan dana desa.

Kedelapan areal tersebut kata Niken, selain untuk  penilaian standarisasi, juga merupakan alat ukur untuk melihat sejauhmana upaya pemerintah daerah dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Mudah-mudahan dengan adanya audensi bisa membantu dan membawa manfaat. Sehingga Donggala sebagai kabupaten tertua diharapkan bisa lebih baik untuk kedepannya,” jelasnya.

Diketahui, dalam audiensi dan koordinasi tersebut dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Sekretaris BKPSDM dan Kepala Bagian. */ADK

Baca Juga :   Polisi Ajak Masyarakat Cegah Radikalisme

Komentar

News Feed