oleh

Kumham Sulteng Raih Penghargaan Access to Justice Award

SULTENG RAYA – Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan bantuan hukum, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberikan apresiasi atas kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham dan pelaksana pemberi bantuan hukum dalam gelaran Access to Justice Award yang digelar di Grand Ballroom Hotel Santika TMII, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Penghargaan itu, diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej. Dalam kesempatan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Max Wambrauw menerima penghargaan Kantor Wilayah dengan kinerja pelaksanaan terbaik ke-3 untuk kategori anggaran sedang program pembinaan hukum nasional tahun 2020.

Kegiatan diawali oleh penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Riyanto. “Tujuan diselenggarakannya penganugerahan Access to Justice Award ini adalah dalam rangka memberikan anugerah dan apresiasi kepada Kantor Wilayah atas penyelenggaraan bantuan hukum tahun 2020 juga apresisasi pemberi bantuan hukum yang aktif dalam pemberian bantuan hukum Tahun 2020,” kata Kepala BPHN.

Baca Juga :   Tolitoli di Plot Jadi Sentra Ekspor Sektor Perikanan

Selain pemberian apresiasi, dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan pengukuhan Tim Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Layanan Bantuan Hukum Periode 2022-2024 oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej.

“Saya harap di periode Tahun 2022-2024 ini, akan lebih banyak organisasi pemberi bantuan hukum yang dapat terjaring, mengingat sebaran pemberian bantuan hukum baru mencakup 42 persen Kab/Kota yang ada di Indonesia, dan ini masih jauh dari ideal dalam hal akses keadilan dalam pemberian bantuan hokum,” ujar Wamenkumham.

“Tentunya, peningkatan jumlah juga harus diiringi dengan kualitas pemberian layanan yang baik, maka tidak akan ada lagi pemberian bantuan hukum yang setengah hati. Sudah saatnya kita harus memastikan kualitas pemberian bantuan hukum yang terbaik dan tepat sasaran,” lanjut Wamenkumham.

Baca Juga :   Program Bangga Kencana Diharapkan Mampu Tekan Stunting di Sulteng

Diketahui, kegiatan pembinaan hukum di wilayah meliputi pemberian bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi gratis kepada masyarakat miskin. Dengan menerima penghargaan ini penyerapan anggaran yang bagus menyiratkan bahwa para pemberi bantuan hukum di wilayah Sulawesi Tengah cukup aktif dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. */YAT

Komentar

News Feed