oleh

Tindak Tegas Pelaku Tambang di Buranga

SULTENG RAYA – DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Tengah (Sulteng), meminta kepada pemerintah maupun kepolisian setempat agar tegas dalam menyikapi persoalan penambangan yang terjadi di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).

Diketahui, sebelumnya sejumlah penambang emas di Desa Buranga dikabarkan tertimbun longsor akibat aktivitas penambangan yang diduga ilegal. Bahkan, sejumlah korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.  

Menanggapi peristiwa itu, Ketua Bidang Organisasi DPD IMM Sulteng, Lukman Hakim menyayangkan, sikap pemerintah yang kurang tegas menangani aktivitas tambang ilegal di Sulteng.

Padahal kata Lukman, kader IMM Sulteng jauh hari sebelum peristiwa di Desa Buranga, telah menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sulteng pada 23 Juni 2020 kemarin dengan meminta kepada pihak pemerintah agar menghentikan aktivitas tambang ilegal di Sulteng.

“Karena aktivitas tambang mengakibatkan dampak yang cukup luar biasa, selain bencana alam seperti banjir, juga menyebabkan longsor yang baru-baru terjadi di Buranga. Disana (Buranga) sudah menelan korban jiwa. Semoga tidak ada lagi korban akibat aktivitas tambang di Sulteng ini,” kata mahasiswa Fakultas Hukum Unismuh Palu itu.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

“Jangankan ilegal, bahkan legal pun kami akan tetap soroti tapi pemerintah provinsi pada saat itu tidak merespon aksi kami dan hari ini terjadi korban jiwa karena aktivitas pertambangan tersebut,” tambahnya.

Lukman berharap, kepada pemerintah untuk menindaklanjuti atas kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Karena aktivitas pertambangan sudah jelas banyak merugikan dan terlebih lagi telah menelan korban jiwa, merusak alam sehingga mengancam pemukiman warga setempat.

“Ini sangat kami sayangkan karena pemerintah tidak bertindak tegas  terhadap para pelaku penambangan ilegal, maka kami meminta kepada forkopimda untuk bertanggungjawab atas insiden yang terjadi di pertambangan tersebut. Karena jika ini terus berlanjut maka kami pastikan akan lebih banyak korban dan kerusakan yang terjadi maka hari ini kami kembali dengan tuntutan yang sama yang sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, lagi2 kami kecewa atas tidak adanya kinerja dan ketegasan persoalan tambang ilegal,” tulis Lukman melalui pesan WhatsApp yang dikirim ke Sulteng Raya, Senin (1/3/2021).

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Polisi Bakal Tindak Tegas Bila Pemodal Terlibat di PETI Parmout

Polda Sulteng bakal menindak tegas bila ada keterlibatan oknum pemodal di lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.

“Kalau cuma mendulang artinya milik masyarakat sendiri, tetapi kalau ada alat berat dan dikelola oleh cukong dan sebagainya kami tindak tegas,” kata Kapolda Sulteng, Irjen Pol Abdul Rakhman Baso di Palu, Sabtu (27/2/2021).

Dia mengatakan, saat ini kepolisian telah melakukan penyelidikan di lokasi PETI wilayah Sulteng, khususnya di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, lokasi tempat terjadinya sejumlah orang terduga penambang tertimbun longsor.

“Saat ini yang terpenting dilakukan adalah melakukan pertolongan dan pencarian terhadap para korban yang diduga masih ada tertimbun di lokasi peti tersebut. Yang penting dulu kami menolong korban,” katanya pula.

Kapolda menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, diduga masih ada korban penambang yang tertimbun di lokasi tempat terjadinya longsor tersebut.

“Identifikasi kami kepada masyarakat, masih ada kalau tidak salah satu orang yang keluarganya belum ketahuan atau belum kembali. Artinya besar kemungkinan di dalam longsoran itu,” ujarnya lagi.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Ia mengatakan, akibat terjadinya longsor di lokasi penambang emas ini, menyebabkan enam penambang tradisional meninggal dunia, dan musibah ini terjadi pada hari Rabu (24/2) sekitar pukul 18.15 WITA.

Dia mengatakan, saat ini jajaran Kepolisian Resor Parigi bersinergi dengan TNI dan Basarnas masih melakukan pencarian.

“Sekiranya sampai tujuh hari tidak ditemukan dilakukan penghentian pencarian dan selanjutnya dilakukan proses penyelidikan,” katanya pula.

Kapolda menambahkan, di wilayah setempat telah beberapa kali dilakukan penertiban, akan tetapi para penambang kembali lagi dengan alasan lahan sendiri dan tidak ada lapangan pekerjaan lain.

Kapolda mengaku, kesulitan penertiban PETI di wilayah setempat, karena berdampak pada ekonomi masyarakat yang bergantung hidupnya dari peti setempat.

“Sekarang kami lakukan pertolongan dulu, baru dilakukan langkah-langkah penegak hukum. Ini dampaknya banyak, misalnya dari aspek keamanan, lingkungan, ekonomi. Namun bukan berarti kita melakukan pembiaran,” katanya. ANT/YAT

Komentar

News Feed