oleh

Aktivitas PETI di Parmout Ditutup Total

SULTENG RAYA – Para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), telah bersepakat untuk menutup seluruh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).

Hal itu tertuang dalam kesepakatan bersama pada rapat Forkopimda yang dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Parmout, H Badrun Nggai di ruang kerja Ketua DPRD Parmout, Senin (1/3/2021).

Wabup Parmout, Badrun Nggai mengatakan, kesepakatan bersama itu akan dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

“Kesepakatan bersama untuk menutup seluruh aktifitas pertambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong akan kami laporkan secara resmi kepada Bapak Gubernur. Namun, laporan awal atas kesepakatan ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang juga hadir pada rapat tadi (kemarin),” ujar Badrun usai rapat Forkopimda kemarin.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Selain itu lanjut Wabup, dalam rapat itu juga disepakati bahwa Pemkab Parmout akan menyurat kepada seluruh Camat di wilayah Kabupaten Parmout untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI di wilayahnya dan melaporkannya kepada Pemkab Parmout bila menemukan aktivitas tambang emas ilegal.

“Jadi tidak ada lagi istilah ditutup sementara. Ini sudah diputuskan untuk ditutup total tehitung mulai hari ini (kemarin) tanggal 1 Maret 2021,” tegas Badrun.

Sementara, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral  (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Haris Kariming yang juga hadir pada rapat tersebut mengatakan, kehadirannya pada rapat itu hanya untuk memberikan masukan- masukan secara aturan serta memaparkan hasil penyelidikan tambang ESDM pascakejadian, baik secara geologi, dampak-dampak yang ditimbulkan dan yang lainnya.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Haris menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang  Nomor 3 tahun 2020 bahwa kewenangan terkait pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi pengawasan di lapangan tetap dalam kewenangan inspektur tambang Kementerian ESDM yang bertugas di Provinsi.

“Sesuai aturan yang namanya tambang ilegal itu melanggar aturan. Jadi kami menyarankan semua kegiatan operasi pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Parigi Moutong dihentikan,” tegasnya.  AJI

Komentar

News Feed