oleh

Penertiban PETI di Parmout, DPRD Sulteng Segera Bentuk Pansus

SULTENG RAYA – Menanggapi aspirasi puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan Parigi Moutong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berjanji segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menuntaskan permasalahan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).

Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Muharram Nurdin, mengatakan, inisiatif pembentukan pansus tersebut, tidak hanya mengenai PETI, namun diakuinya, masih banyaknya pertambangan legal yang izinnya bermasalah.

“Ada izin tambang PT Trio Kencana yang tidak diketahui oleh masyarakat, padahal dalam ketentuan harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Pada saat melaksanakan Amdal, masyarakat harus terlibat. Untuk itu, mohon kepada Komisi III untuk mengecek Amdal-nya, siapa semua yang menandatangani itu, kecuali dipalsukan. Karena setahu saya Amdal itu diumumkan di media, harusnya ada pengumumannya di media untuk melibatkan masyarakat,” ujar Muharram Nurdin.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

“Saya setuju bahwa ini harus ada Pansus yang menangani soal pertambangan baik legal maupun ilegal, karena yang legal saja (PT Trio Kencana) ada Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya, tetapi tanda tanya perolehannya, apakah sesuai ketentuan atau tidak,” lanjutnya.  

Ia mengatakan, DPRD Sulteng sudah melaksanakan rapat pada Januari 2021 dan hasilnya, yakni soal langkah penanganan tambang ilegal.

Selain itu, DPRD Sulteng juga sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) perlindungan kawasan pertanian berisi kawasan pertanian tidak boleh dialih fungsikan dengan alasan apapun, termasuk pertambangan.

“Misalnya mau tambang galian C, tidak boleh dikalahkan karena sudah ada Perdanya. Kawasan pertanian itu tidak boleh dialihkan. Kalau misalnya ada persawahan yang harus kering karena ada tambang galian C, itu berarti melanggar. Karena itu saya sangat setuju nanti Komisi III mengagendakan RDP dan rekomendasinya itu buat Pansus. Jadi, rapat komisi kemudian hasilnya disampaikan ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk diagendakan untuk membentuk pansusnya, karena tambang legal saja bermasalah apalagi yang ilegal,” kata  Muharram Nurdin.

Baca Juga :   Kepala BKPSDM Parmout Akui Keliru Lakukan Pergeseran Pejabat

Senada, Anggota DPRD Sulteng Dapil Parmout, Ibrahim Hafid, mengatakan, perlu dibentuk Pansus menangani persoalan pertambangan di Parmout.

Menurutnya, terkait pertambangan ilegal di Kabupaten Parigi Moutong tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus disetop.

“Karena sedangkan yang legal saja perlu diseriusi secara bersama-sama, soal tata kelolanya banyak yang amburadul. Oleh karena itu, saya setuju melalui Komisi III membentuk Pansusnya. Saya meminta melalui pimpinan dan Komisi III ini harus secara serius kita menangani dengan membentuk Pansus. Kita juga perlu melakukan investigasi yang lebih detail karena berkaitan soal hajat hidup rakyat,” katanya. NDY

Komentar

News Feed