oleh

Ahli Waris Honorer Palu Terima Santunan Rp42 Juta

SULTENG RAYA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan alias BPJamsostek Kantor Cabang Palu menyerahkan santunan jaminan kematian (JKm) sebesar Rp42 juta kepada ahli waris pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer di lingkungan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kota Palu atas nama Awaluddin Leho di kediaman almarhum, Jalan Hayam Wuruk, Palu, Senin (1/3/2021).

Penyerahaan secara simbolis tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Cabang (Kakakcab) BPJS Ketenagakerjaan Palu, Raden Harry Agung Cahya kepada Wakil Wali Kota Palu, dr Reny A Lamadjido, selanjutnya diserahkan kepada ahli waris almarhum.

Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Palu, Raden Harry, mengatakan, santunan JKm tersebut merupakan hak bagi ahli wairs peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. JKm sebesar Rp42 juta merupakan manfaat pasti didapatkan setiap peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

“Sesuai aturannya, manfaat JKm diberikan kepada peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dengan mendapat santunan kematian dengan total sebesar Rp42 juta,” jelas Kakacab Raden Harry.

Baca Juga :   Polda Sulteng Janji Bakal Proses Kasus Qidam

Menurutnya, nominal Rp42 juta merupakan perhitungan klaim dengan rincian santunan kematian sebesar Rp20 juta, biaya pemakaman sebesar Rp10 juta dan santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta. Manfaat santunan tersebut tidak melihat berapa lama seseorang menjadi peserta. Melainkan, setiap peserta yang masih aktif meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja alias meninggal biasa.

Bahkan, tidak jarang peserta yang baru terdaftar dan telah membayar iuran pertamanya meninggal dunia, akan mendapatkan hak manfaat yang sama, yakni Rp42 juta.

“Jadi ukuran jumlah klaim (Rp42 juta) tersebut tidak melihat lamanya seseorang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi, ketika seseorang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, bersamaan masih aktif sebagai peserta, maka manfaat tersebut didapatkan,” jelasnya.

Sebagai informasi tambahan, almarhum Awaluddin Leho merupakan pegawai honorer di BKPSDMD Kota Palu yang sehari-harinya bertugas sebagai driver ambulance Korpri. Almarhum terdaftar sebagai peserta dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan JKm, sejak November 2020 atau baru sekitar empat bulan.

Baca Juga :   IZI Target Salurkan 100 Peket Ramadan Bantu Mustahik

Selain Jkm dan JKK, BPJS Ketenagakerjaan kini mengelola lima program, yakni JKK, JKm, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Manfaat program JKK, yakni biaya rumah sakit tanpa batas bagi peserta mengalami kecelakaan kerja, dirawat di fasilitas rumah sakit pemerintah kelas I. Apabila kecelakaan mengakibatkan kematian, ahli waris peserta akan mendapat santunan kematian akibat JKK sebesar Rp148 juta lebih. Jika peserta cacat total tetap akibat JKK, maka akan mendapat santunan Rp159 juta lebih. Selanjutnya, akan mendapatkan beasiswa bagi dua orang anak dengan nilai total hingga Rp174 juta.

Manfaat JKm, yakni peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja mendapat santunan kematian dengan total sebesar Rp42 juta. Kemudian, mendapat beasiswa dua orang anaknya hingga Rp174 juta, dengan catatan, peserta yang meninggal dunia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal tiga tahun.

Baca Juga :   Spensa Palu Raih Berbagai Prestasi Kota dan Nasional

Manfaat JHT yakni, berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap.

“Yang dimaksud usia pensiun dalam manfaat JHT, termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun; atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya,” jelas Raden Hary Agung Cahya.

Selanjutnya, manfaat JP yakni, berupa uang tunai bulanan diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 tahun setara dengan 180 bulan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

Sedangkan JKP, yakni program perlindungan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui 3 manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. HGA

Komentar

News Feed