oleh

Disperdagin Ingatkan IKM Jeratan Hukum Perlindungan Konsumen

SULTENG RAYA – Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Palu memberikan peringatan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) lokal untuk berhati-hati dalam proses niaga, khususnya soal izin kepengurusan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

IKM diingatkan soal jeratan hukum UU perlindungan konsumen yang sewaktu-waktu dapat menjerat pelaku IKM, kalau kedepan produknya dapat merugikan konsumen saat produknya resmi dijajakan di pasaran.

Kepala Disperdagin Kota Palu, Syamsul Saifuddin, memberikan alarm peringatan tersebut karena di lapangan, pihaknya sudah menemukan sekitar 20 lebih produk dalam kemasan tidak mengurus sejumlah persyaratan penunjang izin edar seperti PIRT. Padahal, pengurusan PIRT tidak dipungut biaya.

“Disperdagin memiliki fungsi salah satunya, yakni perlindungan konsumen, maka salah satu yang kita periksa adalah PIRT, salah satu syarat untuk barang beredar yang ada di Kota Palu. Makanya, produk-produk IKM kita syaratkan seperti itu, untuk melindungi konsumen,” kata Kadis Syamsul dalam kegiatan edukasi diselenggarakan bekerja sama Alfamidi Palu di Kantor Disperdagin Kota Palu, Jalan Balai Kota, Sabtu (27/2/2021).

Baca Juga :   Bupati Donggala Sarankan Kasus Dee Lubis Dibawa ke PTUN

Disperdagin, kata Syamsul, selalu intens memantau prooduk-produk IKM lewat giat pemeriksaan rutin di gerai modern dan pasar-pasar tradisional.

“Kita lakukan pemeriksaan barang dalam kemasan. Semua yang dalam kemasan akan kita periksa,” tuturnya.

Dalam pemeriksaan rutin yang sering dilaksanakan, diakui Syamsul, sejumlah motif dilakukan agar IKM dapat memasarkan produknya. Seperti, mencomot PIRT dari google, logo label halal tidak sesuai, dan sekelumit permasalahan lain yang berhubungan dengan legitimasi suatu produk layak dipasarkan.

“Kalau tidak memenuhi syarat itu, kita cek nanti, cocok atau tidak barcodenya PIRT. Karena memang ada beberapa IKM itu karena ingin mudahnya, asal comot saja di google lalu dilabeli di produknya, itu berbahaya bagi mereka. Itu saya selalu ingatkan ke mereka, jangan mudah menggunakan itu, karena kalau ada masalah, urusannya hukum,” katanya.

Baca Juga :   TKSK-IPSM Bagi-bagi Telur

Syamsul kembali menegaskan, termasuk pada PIRT, pengurusannya akan pihaknya dampingi di Balai POM maupun di Dinas Kesehatan Kota Palu.

“Kita dapatkan pernah, produknya makanan, tapi di cek PIRT-nya, PIRT apotik, ini kan lucu. Kami sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk mengurus itu, kita coba edukasi semua. Untuk label halal biaya pengurusannya Rp2,5 juta tapi kalau PIRT tidak dipungut biaya,” katanya menutup wawancara.

Sementara itu, sebagai salah satu gerai modern yang beroperasi di Palu dan memiliki komitmen memasarkan produk IKM lokal, Alfamidi Palu iut menggalakkan kampanye tersebut dengan mengimbau IKM untuk fair dalam kegiatan memasarkan produk khususnya mengenai izin.

“Kita bersama pemerintah, mendukung penuh kampanye ini, karena gak bakalan kami terima (produk IKM) untuk masuk di toko-toko kami,” tutur Corporate Communications Alfamidi  Palu, Arif L Nursandi, kepada awak media.

Baca Juga :   Galungan Bertepatan Ramadan, Ketua PHDI Sulteng: Momen Tepat Saling Menghargai dan Toleransi Beragama

Disamping itu, ia juga meminta bagi IKM yang telah memasarkan produknya di Alfamidi, untuk konsisten dalam berproduksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen berapapun yang dibutuhkan.

“Ini masih harus dievaluasi, karena kebanyak gitu, permintaan banyak, eh barangnya udah gak ada. IKM harus lebih konsisten agar berkembang dan mendulang keuntungan yang maksimal,” katanya. RHT

Komentar

News Feed