oleh

Polda Sulteng Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

SULTENG RAYA – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (23/2/2021) pagi di aula Torabelo.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Hery Santoso itu dihadiri oleh Ketua Komnas HAM Provinsi Sulteng, Dedi Askary, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, H. Sofyan Farid Lembah, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulteng, Drs. Dumangar Hutauruk dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Wakapolda Sulteng dalam sambutannya mengatakan, sejak tahun 2009 pelaksanaan reformasi birokrasi terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025, dimana saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir dengan masa berlaku road map tahun 2020–2024 dan pencapaian pada tahun 2025, diharapkan mampu menghasilkan governance yang berkualitas.

Baca Juga :   Lagi,Untad Amankan Peserta UTBK Pengguna Joki

“Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan atau development outcomes yang ditandai dengan tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD baik, semua program selesai dengan baik, semua perijinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, waktu jam kerja efektif dan produktif, penerapan reward and punishment secara konsisten dan berkelanjutan, serta hasil pembangunan nyata pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan, artinya menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Lanjutnya, pada tahun 2021 ini, ada tiga satuan kerja (satker) dan delapan satuan wilayah (satwil) jajaran Polda Sulteng yang diusulkan oleh Mabes Polri untuk meraih predikat WBK dan WBBM.

“Untuk satker Mapolda yaitu satuan kerja (satker) Inspektorat Pengawasan (Itwasda), Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Direktorat Lalulintas, sedangkan untuk satuan wilayah (satwil) jajaran yaitu Polres Palu, Polres Donggala, Polres Sigi, Polres Parimo, Polres Poso, Polres Touna, Polres Banggai dan Polres Morowali Utara,” sebutnya.

Baca Juga :   Disdikbud-Bunda Paud, Bangun Komitmen Meningkatkan Mutu Pendidikan PAUD di Kota Palu

Oleh karena itu, tahap pertama dalam proses membangun Zona Integritas (ZI) adalah melakukan pencanangan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan Polda Sulteng, bahwa 3 Satker dan 8 Satwil jajarannya siap menyandang Predikat Zona Integritas.

“Setelah pencanangan ini, terkhusus untuk tiga Satker dan delapan Satwil yang telah ditetapkan sebagai unit kerja Zona Integritas, harus menyiapkan rencana aksi yang konkrit sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Memerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019,” ucapnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya penting bersama, karena mencerminkan tekad dan komitmen untuk menjadikan Polda Sulteng menjadi Zona yang berintegritas, sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Baca Juga :   Kualitas Dosen Kunci Utama Mensukseskan MBKM

Sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah terutama pada unit kerja.

“Saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dengan Polda Sulteng dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih melayani Satuan Keja dan Satuan Kewilayahan jajaran Polda Sulteng,” ujarnya.

Kabid Humas juga menambahkan, Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

“Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan,” tambahnya. */YAT

Komentar

News Feed