oleh

Polda Sulteng Menuju Zona Berintegritas

SULTENG RAYA – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) bakal menuju zona yang berintegritas. Hal itu dibuktikan, setelah tiga Satuan Kerja (Satker) dan delapan Satuan Wilayah (Satwil) di jajaran Polda Sulteng diusulkan oleh Mabes Polri untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Polisi Didik Supranoto menyebutkan, untuk Satker Polda Sulteng yang meraih predikat WBK dan WBBM masing-masing, Satker Inspektorat Pengawasan (Itwasda), Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Direktorat Lalulintas (Ditlantas). Sedangkan, untuk Satwil masing-masing, Polres Palu, Polres Donggala, Polres Sigi, Polres Parigi Moutong (Parmout), Polres Poso, Polres Touna, Polres Banggai dan Polres Morowali Utara (Morut).

Didik menjelaskan, tahap pertama dalam proses membangun zona integritas adalah melakukan pencanangan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan Polda Sulteng, dimana tiga Satker dan delapan Satwil jajarannya siap menyandang predikat zona integritas. Setelah pencanangan itu kata Didik, khusus untuk tiga Satker dan delapan Satwil yang telah ditetapkan sebagai unit kerja zona integritas, harus menyiapkan rencana aksi yang konkrit sesuai Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019.

Baca Juga :   BSI Palu Siap Genjot Segmen UMKM, Korporasi hingga Ritel

“Bahwa pencanangan pembagunan zona integritas ini merupakan upaya penting kita bersama, karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Polda Sulteng menjadi zona yang berintegritas, sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” kata Kabid Humas melalui rilisnya yang dikirim ke Sulteng Raya, Senin (22/2/2021) siang.

 

Menurut Didik, sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah terutama pada unit kerja.

 

“Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas, dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan,” tutur mantan Kapolres Kolaka itu.

Baca Juga :   Penataan Wajah Palu Harus Terintegrasi Urban Planning

 

Kabid Humas menambahkan, sejak tahun 2009 pelaksanaan reformasi birokrasi terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025, dimana saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi  telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir dengan masa berlaku road map tahun 2020–2024 dan pencapaian pada tahun 2025. Sehingga, diharapkan mampu menghasilkan governance yang berkualitas.

 

Didik menyebutkan, untuk mewujudkan kualitas governance yang semakin baik, tentunya hasil pembangunan (development outcomes) juga harus baik yang ditandai dengan tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD baik, semua program selesai dengan baik, semua  perijinan  selesai  dengan  cepat  dan tepat, komunikasi dengan publik baik.

Baca Juga :   Wali Kota Minta Spot CFD Dipetakan Kembali

“Penggunaan  waktu   jam   kerja  efektif  dan produktif, penerapan  reward and punishment secara  konsisten dan berkelanjutan, hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja dan pro pengurangan kemiskinan artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki kesejahteraan rakyat,” tambah Didik. */YAT

Komentar

News Feed