oleh

Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Palu Terpilih Diusulkan ke Kemendagri

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengusulan pengesahan pengangkatan calon Wali Kota Palu dan Calon Wakil Wali Kota Palu terpilih hasil pemilihan serentak tahun 2020 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Ahad (21/2/2021).

Ketua DPRD Kota Palu, Moh Ikhsan Kalbi, selaku pimpinan rapat, menjelaskan, alasan diselenggarakannya Rapat Paripurna itu sekaitan pada 17 Februari 2021, Mahkamah Konstitusi RI sebagai salah satu pelaku putusan kehakiman sesuai kewenangannya dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kemudian, Pasal 157 Ayat 9 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.

Selanjutnya,  Pasal 40 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota telah menjatuhkan putusan kepada sidang pleno terbuka untuk umum atas perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Palu, dengan nomor dalam buku registrasi perkara konstitusi nomor 94/php/19/2021, yang dalam pokok permohonan pernyataan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, perselisihan tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam perkara persidangan sesuai hukum acara yang belaku.

“Mengacu pada mekanisme di atas maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengacu pada lampiran peraturan KPU RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi RI selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pleno terbuka pada Sabtu (20/2/2021) untuk meletakkan rekapitulasi perhitungan suara masing-masing pasangan calon, menetapka pasangan calon tepilih yang meknaisme selanjutnya, KPU Kota Palu menyampaikan surat pengantar kepada ketua DPRD Kota Palu Nomor 158/spel02.7-sr/727sekot=2021 tanggal 20 Februari 2021 hal pengantar dokumen dengan melampirkan dokumen yakni keputusan KPU Kota Palu Nomor 16pl027piak/727KPU.kota2021 tetang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 tanggal 20 Februari 2021,” jelas Moh Ikhsan Kalbi.

Baca Juga :   Lansia di Mamboro Jalani Vaksinasi Covid-19

Dokumen kedua, yakni keputusan KPU Kota Palu Nomor 20pl02kpt/727/KPU/kota2020  tentang penetapan pasnagan calon Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu terpilih dalam pemilihan Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 tanggal 20 Februari 2021.

Moh Ikhsan Kalbi, menjelaskan, menunjuk pada dua surat tersebut, Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/546/otda tanggal 26 Januari 2021 hal usulan pengesahan pengangkatan dan usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 131/41/rootda tanggal 28 Januari 2021 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan dan Usulan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyelenggarakan Rapar Paripurna itu merupakan siklus akhir dari keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah dilalui Kota Palu dengan melahirkan pimpinan Kota Palu akan menahkodai roda penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama DPRD Kota Palu dalam kurun waktu masa jabatannya.

Ia mengatakan, DPRD Kota Palu sangat mengharapkan ekspektasi masyarakat pemilih dalam perhelatan kontestasi pemilihan pimpinan Kota Palu pada 9 Desember 2020 dapat dijawab dengan kerja-kerja saudara Hadianto Rasyid dan dr Reny A Lamadjido selaku wali kota dan wakil wali kota terpilih. Nantinya akan bersinergi bersama jajarannya, bersama lembaga Negara serta instansi vertikal di daerah ini dalam melaksanakan kerja-kerja nyata, demi lebih meningkatkan tampilan wajah Kota Palu secara struktur sosial budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

Baca Juga :   Polsek Palu Timur Bagi-Bagi Takjil ke Pengendara

“Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 162 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Ayat 3 memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudah dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu tahun masa jabatan. Nantinya, sesuai ketentuan normatif di atas saudara dan saudari pasangan calon terpilih setelah diusulkan kepada Mendagri melalui gubernur dengan persyaratan administrasi dan melalui fase akhir yang dilakukan dengan prosesi mengucapkan sumpah di depan Gubernur Sulawesi Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melalui teleconference atau video conference sesuai arahan pihak pemerintahan dalam negeri surat Nomor 131/966otda tanggal 15 Februari 2021 hal pelantikan wakil bupati dan wakil wali kota melalui teleconference atau video conference,” ujarnya.

“Pimpinan atas nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu secara resmi meneruskan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Sulawesi Tengah,” lanjutnya.

Baca Juga :   BSI Area Palu Mulai Migrasi Rekening Eks BRIS-BNIS

Pada kesempatan itu, Moh Ikhsan Kalbi juga menitipkan pesan kepada pasangan calon Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang harus terselesaikan oleh pemerintah daerah Kota Palu yang belum sempat selesai oleh pemerintahan sebelumnya dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan.

“meminta segera melakukan konsolidasi di jajaran pemerintahan Kota Palu guna menyusun rancangan awal dokumen RPJMD untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kota Palu sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, Wali Kota Hadiyanto Rasyid merupakan Wali Kota Palu ketujuh sejak pembentukan Kota Madya Palu diresmikan menjadi Kota Administratif Palu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tanggal 12 Oktober 1994, Mendagri Yogi S Memet meresmikan Kota Madya Palu dan melantik Rully Lamadjido sebagai Wali Kota pertama (1994-2000). Setelah Rully Lamadjido, Kota Palu dipimpin Baso Lamakarate bersama wakilnya, Suardin Suebo (2000-2004). Pada 2004 Baso Lamakarate meninggal dunia. Posisinya digantikan wakilnya, Suardin Suebo sejak 17 Mei 2004 hinga12 oktober 2005.

Wali Kota keempat dipimpin Rusdy Mastura dan wakilnya Suardin Suebo (2005-2010). Selanjutnya, Rusdy Mastura kembali terpilih menjadi Wali Kota Palu untuk periode keduanya setelah memenangkan Pemilihan Wali Kota Palu pada 2010. Wakilnya, Mulhanan Tombolotutu  (2010-2015).

Pada 19 Oktober 2015, setelah berakhirnya masa pemerintahan Rusdy Mastura-Mulhanan Tombolotutu, Moh Hidayat Lamakarate ditunjuk menjadi pejabat Wali Kota Palu hingga 17 Februari 2016. Kemudian, sejak 17 Februari 2016 hingga 17 Februari 2021, Kota Palu dipimpin Hidayat-Sigit Purnomo Said. NDY/HGA

Komentar

News Feed