oleh

Sengketa Pilkada Tolitoli, Banggai dan Poso Ditolak MK

SULTENG RAYA – Tiga permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Sulawesi Tengah dinyatakan di tolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tiga perkara yang ditolak MK adalah perselisihan hasil pilkada Tolitoli, Banggai, dan Poso.

Dengan ditolaknya tiga perkara itu, maka kemenangan Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan di Pilkada Tolitoli, kemudian Amiruddin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili di Pilkada Banggai serta Dr Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Moh Yasin Mangun di Pilkada Poso tinggal menunggu keputusan dari KPU masing-masing untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

 

Seperti kita ketahui, sebanyak 30 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 diputus tidak diterima Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.   

Baca Juga :   Satlantas Polres Tolitoli Sediakan Mobil Layanan SIM Keliling

Perkara-perkara tersebut tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil dan alat bukti para pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk menyimpangi ketentuan soal ambang batas dan meneruskan ke pembuktian.

Perkara-perkara yang tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah perkara sengketa hasil Pilkada Lampung Tengah, Karo (2 perkara), Sungai Penuh, Mandailing Natal, Pegunungan Bintang, dan Banjar (2 perkara).

Selanjutnya permohonan yang tidak diterima adalah perkara sengketa hasil Pilkada Banggai, Pulau Taliabu, Sorong Selatan (2 perkara), Ogan Komering Ulu Selatan, Tolitoli, Balikpapan, Surabaya, Kutai Timur, Teluk Bintuni, Poso, dan Kepulauan Riau.

Baca Juga :   Satlantas Polres Tolitoli Sediakan Mobil Layanan SIM Keliling

Kemudian perkara sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat (2 perkara), Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Rembang, Kaur, Bengkulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan Muna.

“Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai dilakukan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Sebelumnya pada Senin (15/2), Mahkamah Konstitusi memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tidak lanjut ke tahap pembuktian.

Putusan sela diagendakan digelar pada tanggal 15-17 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada tanggal 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada tanggal 19-24 Maret 2021. ANT/WAN

Baca Juga :   Satlantas Polres Tolitoli Sediakan Mobil Layanan SIM Keliling

Komentar

News Feed