oleh

DPRD Palu Umumkan Usulan Pemberhentian Wali Kota dan Wawali Palu

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengumuman usul pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu masa jabatan 2016-2021 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (1/2/2021).

Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Erman Lakuana, selaku pimpinan rapat, menjelaskan secara runut berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu masa jabatan 2016-2021.

Selain itu, ia juga menjelaskan kedudukan kewenangan DPRD sebagai alat kelengkapan Negara di daerah dalam optik hukum, administrasi dan hukum tata Negara untuk mengumumkan hasil pemberitahuan dan meneruskan usul tersebut, kepada menteri melalui gubernur dalam rangka bertindak dalam aspek hukum public, sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah.

“Adapun salah satu peran dan fungsi DPRD Kota Palu tersebut yakni dengan ikut terlibatnya dalam proses usulan pemberhentian dan usulan pengangkatan kepala daerah, sehingga dinamika demokrasi dan prinsip cek and blends di daerah dapat terukur dan efektif baik kepala daerah dan wakil kepala daerah serta DPRD yang sama-sama dipilih melalui proses pemilihan umum,” ujar Erman Lakuana saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda pengumuman usul pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu masa jabatan 2016-2021 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (1/2/2021).

Baca Juga :   Polsek Palu Timur Bagi-Bagi Takjil ke Pengendara

Erman menjelaskan, pada Pasal 78 Ayat 1 huruf c, Pasal 78 Ayat 2 huruf a dan Pasal 79 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan deskripsi normatif rangkaian prosedural proses pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Pencantuman ketentuan normatif di atas ialah pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena diberhentikan dengan alasan berakhir masa jabatannya. Mendagri melalui surat Nomor 120/546/otda tanggal 28 Januari 2021 hal usulan pengesahan pengangkatan dan usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itu ditindaklanjuti dengan surat gubernur Nomor 131/41/roo.otda tanggal 28 Januari 2021 perihal usulan pengesahan pengangkatan dan usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah menegaskan, prakira pertama pada surat gubernur menyampaikan kepada pimpinan DPRD untuk segera melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda usulan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan tahun 2016-2021 terlebih dahulu,” ujar Erman.

Dari kedua surat tersebut, Erman Lakuana selaku pimpinan rapat memaknai, penyebab sehingga penyelenggaraan Rapat Paripurna usulan pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terpilih hasil pemungutan suara dalam pemilihan serentak tahun 2020 dan usulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Kota Palu masa jabatan 2016-2021 tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan, lantaran ihwal masyarakat luas pemilihan serentak tahun 2020 Kota Palu masuk dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI.

Baca Juga :   BSI Area Palu Ikut Genjot Pembiayaan KPR Sejahtera

“Sehingga norma dalam surat Mendagri dan surat gubernur tersebut, pimpinan DPRD melaksanakan secara terpisah. Adapun Rapat Paripurna usulan pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terpilih hasil pemungutan suara serentak dalam pemilihan tahun 2020 akan diselenggarakan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,” katanya.

“Dengan ini pimpinan rapat atas nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu mengumumkan secara resmi usulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu masa jabatan 2016-2021,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, pimpinan rapat juga mengucapkan terimakasih kepada Hidayat selaku Wali Kota Palu dan Sigit Purnomo Said selaku Wakil Wali Kota Palu masa jabatan 2016-2021 yang selama lima tahun telah menahkodai roda pemerintahan Kota Palu.

Menurutnya, telah banyak perubahan-perubahan dari segala aspek di Kota Palu dengan indikator-indikator keberhasilan yang dapat diuji melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Terlepas dari hal itu, Erman juga menilai masih terdapat pula beberapa pekerjaan rumah yang harus terselesaikan oleh pemerintah kota palu yang akan datang pasca penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang terpilih hasil pemilihan suara serentak pada pemilihan tahun 2020.

Baca Juga :   Polres Palu Tangkap Pelaku Pencurian Hp

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Kota Palu, Asri L Sawayah.

Sebagai informasi tambahan, Hidayat-Sigit Purnomo Said merupakan pasangan Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu keenam sejak terbentuknya Kota Administratif Palu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu.

Sejak 2016, melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu, pasangan Hidayat-Sigit Purnomo Said keluar sebagai pemenag. Setelah meraih jumlah suara 54.895 atau 36,78 persen mengalahkan 3 pasangan lainnya, yakni Hadiyanto Rasyid-Wiwik Jumatul Rofi’ah dengan perolehan suara 40.483 atau 27,13 persen, pasangan Habsa Yanti Ponulele-Thamrin Samauna  perolehan suara 29.779 atau 19,95 persen serta pasangan Mulhanan Tombolotutu-Tahmidi Lasahido perolehan suara 24.082 atau 16,14 persen.

Hidayat-Sigit resmi menjabat sebagai Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu (2016-2021), setelah dilantik Gubernur Sulteng, Longki Djanggola pada Rabu (17/2/2016).

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Palu, Hidayat dan wakilnya, Sigit Purnomo Said, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengusung visi ‘Kota Palu Kota Jasa, Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Taqwa’.NDY/HGA

Komentar

News Feed