oleh

Pansus P3HA Tanyakan Kesiapan Pembentukan Satgas PPA

SULTENG RAYA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melaksanakan rapat dengan agenda pembahasan hasil fasilitasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (18/1/2021). Dalam rapat itu, anggota Pansus P3HA DPRD Kota Palu, Ratna Mayasari Agan, menanyakan kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

“Bagaimana kesiapan DP3A Kota Palu terkait dengan pembentukan satgas PPA tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan,” ujarnya.

Menjawab hal itu, Kepala DP3A Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menjelaskan, DP3A Kota Palu telah membentuk Satgas PPA tingkat Kota Palu dan tingkat kelurahan di 2020.

Baca Juga :   Kumham Sulteng Raih Penghargaan Access to Justice Award

“Untuk Satgas PPA tingkat kelurahan, baru sekitar tiga kelurahan yang terbentuk di antaranya di Kelurahan Kabonena dan Duyu. Pembentukan itu bekerjasama dengan teman-teman NGO ataupun LSM pemerhati perempuan dan anak yang memfasilitasi pembentukan satgas yakni Libu, Sikola Mombine, KPKPST. Jadi, kami tidak bekerja sendirian tetapi bersama dengan mitra kerja kami. Insyaallah kami akan lanjutkan pembentukan satgas PPA di tahun 2021,” ujar Irmayanti.

Dalam rapat pansus tersebut, Ratna juga menanyakan terkait anggaran dan hasil fasilitasi gubernur terhadap Ranperda P3HA.

Menjawab pertanyaan tersebut, Irmayanti mengatakan, terkait anggaran DP3A Kota Palu sudah mengusulkan di 2021,  namun sampai saat ini belum menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lantaran belum ada hasil final dari bagian keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) karena masih dalam proses.

Baca Juga :   BNN Kota Jalin Kerjasama dengan Pengelelolah Fortuna Bar & Karaoke N Resto

“Mudah-mudahan tidak ada perubahan dan sesuai dengan usulan yang kami ajukan. Adapun terkait hasil fasilitasi gubernur, kami (DP3A) bersama ketua pansus dan bagian hukum, telah melakukan fasilitasi di bagian hukum DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, hanya beberapa hal yang harus kami perbaiki tapi tidak merubah Rancangan Perda yang kami ajukan,” jelasnya. NDY

Komentar

News Feed