oleh

195 Pejabat di Pemda Morut Dirotasi

SULTENG RAYA – Satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Morowali Utara (Morut) periode 2016-2021, Bupati Moh Asrar Abdul Samad melakukan perombakan komposisi pejabat di lingkungan Pemerintahan setempat, Senin (18/1/2021).

Para pemangku jabatan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara mendapatkan rotasi besar-besaran bahkan mencapai kurang lebih 195 orang, mulai dari Camat, Lurah, Kepala Seksi, Kasubag, Kepala Bidang, Kepala Bagian hingga Sekretaris Pemerintahan dirombak.

Pelantikan ini memang cukup istimewa, mengingat masa jabatan Bupati akan segera berakhir bulan depan tepatnya tanggal 17 Februari 2021 mendatang sejak pemenang Pilkada 2015 dilantik Gubernur Longki Djanggola pada 17 Februari 2016.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional dilaksanakan pada Senin (18/1/2021) di kantor Bupati Morowali Utara, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia.

Bupati Morowali Utara, Moh Asrar Abdul Samad mengatakan, mutasi di jajaran pejabat setiap instansi Pemerintah adalah bagian kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil (PNS).

“Pelantikan ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan pelayanan public,” ujarnya.

Bupati mengatakan, pelantikan pejabat ini bukan berdasarkan pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Pertimbangannya adalah kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab.

Selain itu, mutasi promosi dan pengisian jabatan Administrator, jabatan pengawas serta jabatan fungsional dilaksanakan setelah melalui penilaian oleh tim Baperjakat terhadap kinerja para pegawai pemerintahan.

Sementara, sejumlah kalangan menilai pelantikan ini tidak proporsional dan melanggar ketentuan mengingat Mendagri Tito Karnavian belum lama ini mengeluarkan surar edaran tentang larangan bagi para Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pelantikan di lingkungan Pemerintahan yang baru saja menggelar Pilkada serentak.

Tokoh masyarakat Morowali Utara yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sulteng, Atha Mahmud mengingatkan, Bupati bahwa pelantikan ini telah melanggar surat edaran Mendagri Nomor 820/6923/SJ tentang larangan Penggantian Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020.

Dalam surat edaran Mendagri disebutkan bahwa larangan tersebut dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah daerah setelah dilaksanakannya Pilkada serentak. 

Menurut Atha, pelantikan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap efektivitas layanan Pemerintahan kedepan mengingat jabatan Moh Asrar Abdul Samad sebagai kepala Daerah akan segera berakhir. “Jabatan tinggal menghitung hari mestinya fokus saja pada defisit anggaran terparah dalam sejarah Kabupaten Morowali Utara, terutama gagal bayar khususnya gaji ASN,” ujarnya. VAN

Komentar

News Feed