oleh

Kaper Erna Dorong Pelayanan KB Masyarakat Ditingkatkan di Penghujung 2020

SULTENG RAYA — Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah, Maria Ernawati, mendorong BKKBN Sulteng bersama-sama organisasi perangkat daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB) harus proaktif memfasilitasi pelayanan KB kepada masyarakat di akhir tahun.
Dorongan itu sebagai upaya agar tidak menimbulkan banyaknya kehamilan tidak diinginkan di 2021 mendatang.
Menurutnya BKKBN bersama-sama dengan OPD KB harus proaktif untuk memfasilitasi pelayanan KB kepada masyarakat di akhir tahun agar tidak menimbulkan banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan di tahun 2021
“Capaian dipenghujung tahun ini sebagai landasan pijak kita ditahun 2021, saya melihat data pelayanan KB yang masih kurang, mohon PUS yang tidak ingin memiliki anak dan yang tunda punya anak untuk menjadi perhatian, fasilitasi dulu dengan Kondom, Pil atau suntik,” kata Kaper Erna saat membuka Rapat Pengendalian Program (Radalgam) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) November secara virtual sebagai monitoring dan evaluasi atas potret dari kinerja telah dicapai, Jumat (18/12/2020).
Menurutnya, tahun 2020 segera berakhir, seluruh unsur terkait diharapkan berkomitmen memperbaiki data, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan penentuan kebijakan yang dilakukan pada 2021 mendatang.
“Ini bukan hanya urusan BKKBN saja, tetapi juga pekerjaan rumah bersama,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Sulteng, Muh Rosni, memaparkan, beberapa point belum mencapai target adalah unmeet need atau keinginan ber-KB belum terpenuhi sebesar 8,04 persen. Kabupaten Parigi Moutong menjadi kabupaten dengan angka tertinggi, yaitu 13.476 atau 14,93 persen dari total pasangan usia subur (PUS) 90.249 di daerah itu.
“Diketahui pula, hasil pelayanan KB MOP (metode operaso pria) dalam kurun waktu tiga bulan, menunjukkan adanya penambahan akseptor, meskipun tidak signifikan. Sampai dengan bulan November 2020, tercatat sebanyak 10 akseptor MOP di sulawesi Tengah,” urainya.
Sedana, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulteng, Iramawati, menerangkan, Pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi (alkon) di kabupaten dan kota berdasarkan perkiraan permintaan masyarakat (PPM) dengan rasio persediaan, terdapat tiga alkon rasionya kurang dari enam bulan, yakni kondom, pil dan suntik.
“IUD dan implan masih aman. Sebaliknya, kondom, pil dan suntik kurang, tetapi ini sudah kami antisipasi,” jelas Sekretaris Irmawati.
Radalgram ditutup dengan pemantapan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) melalui materi sosialisasi disampaikan Kasubbid Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Sulteng, Indriani. Ia berharap, OPD KB mulai dari sekarang sudah mulai mempersiapkan strategi harus dilakukan kedepannya sesuai Juknis Kebijakan PK21.
Kegiatan itu diikuti OPD KB kabupaten kota dan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) se-Sulteng.HGA

Baca Juga :   Humas Polda Sulteng Terus Berinovasi Tingkatkan Pelayanan

Komentar

News Feed