oleh

Realisasi DAK Fisik dan BOKB di Tolitoli Capai 90 Persen

SULTENG RAYA – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah melaksanakan pemantauan alias monitoring dan evaluasi (monev) Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kabupaten Tolitoli, Senin (14/12/2020).

Kepala Bagian Humas Perwakilan BKKBN Sulteng, Bramanda Noya, mengatakan dari hasil monev di Kabupaten Tolitoli, realisasi DAK Fisik Sub KB dan BOKB di daerah itu cukup baik. Pasalnya, realisasi DAK Fisik Sub KB dan BOKB di Kabupaten Tolitoli telah mencapai 90 persen.

“Dari hasil pemantauan kami (Perwakilan BKKBN Sulteng) di Kabupaten Tolitoli, telah melaksanakan semua kegiatan yang tertuang dalam petunjuk teknis BOKB tahun 2020 dengan baik. Anggaran yang diberikan juga sudah terealisasi dengan ketentuan. Realisasi (DAK Fisik Sub KB dan BOKB) sudah lebih dari 90 persen,” kata Bramanda Noya, Selasa (15/12/2020).

Selain itu, pelaksanaan kegiatan rutin akhir tahun Perwakilan BKKBN tersebut, pihaknya juga mendapatkan hasil distribusi alat kontrasepsi (alokon) di daerah itu terealisasi baik di seluruh kecamatan dan desa.

“Distribusi alokon ke lapangan terlaksana baik ke seluruh desa dan kecamatan, meski di tahun ini kita tahu bahwa sedang menghadapi pandemi Covid-19,” jelasnya.

Ia berharap, capaian tersebut bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Bram, sapaan akrab Bramanda Noya, juga tidak lupa memberikan masukan agar meningkatkan jumlah peserta KB pria. Selain itu, ia mengingatkan kepada seluruh Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di daerah itu tetap melaksanakan pelayanan meski dalam kondisi pandemi Covid-19, dengan ketentuan selalu patuh protokol kesehatan (prokes) dengan menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak.

“Semoga permintaan penambahan dan pengembangan beberapa balai KB yang belum disetujui Kementerian Keuangan dapat terealisasi tahun depan,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, DAK merupakan dana perimbangan yang menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

DAK memiliki karakteristik tersendiri dengan dana perimbangan lainnya, yakni dana transfer DAK untuk mendanai kegiatan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

DAK terbagi dua jenis, yakni DAK fisik dan Dak non Fisik. BOKB masuk dalam DAK non fisik. Selain BOKB, sejumlah DAK non fisik lainnya diantaranya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) .HGA

Komentar

News Feed