oleh

Pemprov-BPKP Perkuat Pengawasan dan Pendampingan

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng terkait peningkatan pengawasan dan pendampingan secara virtual disaksikan Mendagri dan BPKP pusat, Rabu (2/12/2020).

Penandatanganan itu juga dilakukan serentak di semua pemprov dengan BPKP perwakilan masing-masing.

Mendagri Tito Karnavian, mengatakan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah dilakukan antara Kemendagri dan BPKP pada September 2020 lalu. BPKP sebagai pemeriksa internal memiliki ‘dwi peran’ penting bagi pemerintahan yaitu pengawasan dan pendampingan. 

“Karena tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dalam sisi program dan anggaran,” tutur Tito Karnavian.

Baca Juga :   Besok, STISIP Panca Bhakti Palu Gelar Wisuda ke-19

Terkait agenda pemulihan ekonomi nasional tahun 2021, Mendagri mengimbau para kepala daerah agar mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah sedini mungkin, yaitu dari kwartal ke kwartal atau bulan ke bulan secara merata guna menghindari penumpukan di akhir tahun anggaran.

“Pemerintah pusat menginginkan pencairan belanja barang dan modal sudah dilakukan sejak dari awal tahun melalui pendampingan dan pengawasan dari BPKP,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BPKP Pusat, Muh. Yusuf Ateh dalam sambutannya menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan bertujuan mewujudkan kolaborasi strategis pengawasan intern untuk akuntabilitas yang lebih optimal.

Adapun ruang lingkup nota kesepakatan meliputi; pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) di daerah, pengawasan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. RHT

Komentar

News Feed