oleh

DJPb Sulteng Serahkan Dokumen DIPA ke Pemprov Sulteng

SULTENG RAYA – Gubernur Longki Djanggola menyerahkan secara simbolis dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Satuan Kerja (Satker) yang mewakili unsur Forkompida di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Polibu, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (1/12/2020). 

DIPA tersebut akan menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyerahkan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara simbolis kepada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dan Walikota Palu.

Mengawali sambutannya, Gubernur menyatakan, “Tema APBN Tahun Anggaran 2021 adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’, sebagaimana disampaikan oleh Presiden penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung DPR”.

Baca Juga :   Segera Unduh Aplikasi New PLN Mobile

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, Irfa Ampri selaku perwakilan Kementerian Keuangan dalam laporannya kepada Gubernur bahwa untuk Provinsi Sulawesi Tengah, dialokasikan dana APBN melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp7 triliun atau menurun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp7,6 triliun.  

Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dialokasikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan sebesar Rp16,1 triliun, atau menurun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp17.13 triliun.

Gubernur juga mengimbau kepada Satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk sebaik-baiknya mengelola pelaksanaan anggaran di tahun 2021.

Gubernur juga menyampaikan kembali arahan-arahan Presiden Joko Widodo ketika Penyerahan DIPA Tahun 2021 di Istana Negara, Presiden menyampaikan secara garis besar, APBN tahun 2021 akan fokus pada 4 hal.

Baca Juga :   Besok, STISIP Panca Bhakti Palu Gelar Wisuda ke-19

Pertama, penanganan kesehatan penanganan Covid, terutama vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Ketiga, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.

Keempat, untuk membangun pondasi yang lebih kuat, pemerintah akan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.

Selanjutnya, APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan melakukan lelang bisa dimulai sejak Desember 2020 agar di awal Januari 2021 program sudah bisa dijalankan.

Di saat perekonomian kita masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita. Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada seluruh Menteri, Pimpinan K/L, dan Kepala Daerah untuk melakukan lelang sedini mungkin di Desember 2020 ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021.

Baca Juga :   Izin Tinggal Penyintas di Huntara Poboya Sampai Bulan Depan

Di samping itu, kita harus bekerja lebih cepat karena kita saat ini berada dalam kondisi krisis, semangatnya harus beda, semuanya harus extraordinary agar program stimulus ini bisa berdampak dan memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.

“APBN bukan hanya sekedar susunan angka-angka, namun didalamnya terdapat tanggung jawab besar Pemerintah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta rakyat, bangsa dan negara, juga kepada generasi sekarang dan yang akan datang”, tegasnya. RHT

Komentar

News Feed