oleh

Akademisi Untad Dorong Pemkot Bentuk Forum CSR

SULTENG RAYA- Akademisi Universitas Tadulako (Untad), Dr. Marzuki Muhamad, M.Si mendorong pemerintah Kota Palu membentuk Forum CSR untuk pengawasi pelaksanaan dan penyaluran CSR dari semua perusahaan yang ada di Kota Palu.

Katanya, banyak perusahaan yang mengaku telah menerapkan dan penyalurkann CSR ke masyarakat, namun kondisi masyarakat di sekitar perusahaan tidak mengalami perubahan status ekonomi, sementara CSR bertujuan untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat yang terdampak aktifitas perusahaan.

Corporate Social Responsibility   atau CSR adalah merupakan tanggung jawab sosial perusahaan  dimana seluruh aktifitas kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan

Di Indonesia, CSR ini telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kemudian diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2014 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial pada perseroan terbatas.  Terlebih di Kota Palu sendiri sudah mempunyai perda tentang CSR yakni Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Baca Juga :   Rektor Untad Lantik Kepala BAKP dan Ketua LPPMP

Dengan regulasi itu katanya, pemerintah cukup kuat untuk memberikan penekanan kepada semua perusahaan yang perinvestasi di Kota Palu untuk mewajibkan mereka mengeluarkan tanggungjawab sosialnya, namun tentu membutuhkan pengawas, karena tidak ada satupun OPD di Kota Palu yang menangani CSR ini, sehingga membutuhkan forum atau tim di luar dari OPD untuk menangani khusus terkait CSR ini.

“Untuk itu, saya mendorong Pemerintah Kota Palu membentuk Forum CSR, yang bisa menangani, pengawasi pelaksanaan dalam penyaluran CSR dari semua perusahaan yang ada di Kota Palu,”ungkap Marzuki Muhamad, saat menjadi salah satu pemantik dalam forum Libu Ntodea yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Palu, Kamis (19/11/2020) malam.

Baca Juga :   Implementasi Kampus Merdeka, Fekon Untad Sediakan Wadah untuk Produk Kreatifitas Mahasiswa

Selain itu katanya, CSR perusahaan salama ini hanya bersifat pemenuhan kewajiban, sangat konseptual, sehingga membantu korban bencana alampun dianggap sebagai bagian dari CSR, padahal itu adalah charity (bantuan atau amal).

Olehnya itu kata Dosen FISIP Untad Palu ini, pemerintah harus menjadi fasilitator dan menyusun grand desain CSR di Kota Palu, sehingga investror yang masuk di Kota Palu, ketika berbicara CSR tidak keluar dari konsepsi besar yang sudah disusun itu. “Selama ini penyaluran CSR tidak berdasar dari hasil asesmen yang berbasis pada kebutuhan, hanya berdasarkan target dan pemahaman, butuh grand desain CSR,”ujarnya lagi. ENG

Komentar

News Feed