oleh

Ketua Pansus Beri Penjelasan Perbedaan Nominal Ranperda APBD 2021

SULTENG RAYA – Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Joppi Alvi Kekung,  menanyakan terkait perbedaan nominal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun anggaran 2021 dari penjelasan Wali Kota Palu dan laporan pimpinan Panitia Khusus (Pansus).

Joppi mengatakan, perbedaan nominal tersebut dari segi belanja daerah dan pembiayaan daerah, sehingga ia meminta klarifikasi terkait hal itu.

“Penjelasan Plt Wali Kota Palu yang dibacakan Sekkot Palu bahwa belanja daerah ditargetkan Rp1.638.247.123.234,69 sementara dalam hasil kerja Pansus, belanja daerah berubah menjadi Rp1.647.143.422.378.  Jadi berimbas ke pembiayaan daerah yang dibacakan oleh Sekkot Rp382.315.000.000. Sementara, di Pansus sudah menjadi Rp400.646.552.597. Kenapa hal itu bisa berubah? Apakah salah pengetikan atau terdapat belanja yang berubah? Saya meminta klarifikasi dari Pansus APBD 2021,” ujarnya dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan pimpinan Pansus terhadap Ranperda APBD Kota Palu tahun anggaran 2021 di Ruang Bantaya, Sabtu (21/11/2020).

Baca Juga :   Plt Kakanwil Kemenag Serahkan 35 Sertifikat Halal

Menjawab pertanyaan itu, Ketua Pansus, Astam Abdullah, menjelaskan, perbedaan nominal itu terjadi setelah adanya pembahasan Badan Anggaran (Banggar) selama tiga hari tiga malam.

“Pada awal penyampaian Wali Kota Palu diwakili Sekkot itu memang benar adanya. Tetapi setelah kami melakukan pembahasan Banggar selama tiga hari tiga malam kami telah menelaah bersama TPAD dan tim hukum dari TPAD akhirnya kesepakatan seperti itu (nominal berubah). Jadi ada penambahan,” jelasnya.

Selain itu, Joppi juga meminta penjelasan terkait belanja yang mengalami penambahan anggaran.

“Belanja mana yang berubah? Apakah belanja operasi atau belanja modal?,” tanyanya.

Menjawab hal itu, anggota Pansus, Moh Syarif, menjelaskan, ketika Rapat Pansus ada yang menjadi skala prioritas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga terdapat penambahan anggaran.

Baca Juga :   Satgas Anti Narkoba Inisiasi Terbentuknya Kelurahan Bersinar

“Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang akhirnya memang tidak bisa untuk ditekan sesuai dengan apa yang menjadi pagu yang disampaikan oleh Sekkot. Contoh lainnya ada di Dinas Lingkungan Hidup, harus diadakan amdalnya karena anggaran amdal kemarin tidak masuk dalam RKA sehingga itu kami masukkan di didalam RKA. Karena begitu penting amdal harus dibuat tahun ini agar Kota Palu mendapatkan kurang lebih Rp10 sampai Rp36 miliar dana bantuan dari luar negeri sehingga Pansus berpandangan bahwa skala-skala prioritas kita akan tambahkan dalam anggaran Kota Palu,” ujar Moh Syarif. NDY

Komentar

News Feed