oleh

Alex Minta Pokir Hasil Reses Diakomodir

SULTENG RAYA – Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Alex meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat untuk mengakomodir Pokok-pokok Pikiran (Pokir) hasil reses 30 anggota DPRD Kabupaten Donggala Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Donggala tahun 2021.

Alex menekankan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu ditetapkan menjadi  Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan pemda untuk menjalankan roda pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Oleh karena itu, bagaimana mungkin APBD dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jika dalam penyusunan RKPD tidak mengakomodir Pokir hasil reses anggota DPRD. Sementara Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada angota DPRD melalui reses yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dalam prosedur penyusunan RKPD, kemudian menjadi landasan atau dasar BPKAD dalam menyusun KUA-PPAS untuk menjadi pijakan OPD dalam menyusun renja-renja mereka yang nantinya tertuang dalam suatu dokumen yaitu RAPBD,” jelas Alex.

Baca Juga :   Bupati Kasman Mesti Tindaklanjuti Hasil Riksus DBL

“Hal ini perlu kami tekankan sebelum penyusunan RKPD tahun 2022 nanti agar pihak BAPPEDA harus memgakomodir hasil reses anggota DPRD Kabupaten Donggala tahun 2020 dan 2021, karena dalam penyusunan RKPD tahun 2020 dan 2021 pihak BAPPEDA tidak memasukan Pokir tersebut dalam penyusunan RKPD. Padahal jelas tertuang dalam amanah perundang-undangan bahwa wajib hukumnya Pokir DPRD itu masuk dalam batang tubuh APBD melalui mekanisme penyusunan RKPD, tetapi mereka tidak memasukan, alasannya pun tidak jelas,” tambahnya.

Dia menjelaskan, fungsi budgeting DPRD itu hanya sampai pada saat paripurna penetapan anggaran. Selanjutnya, melalui proses asistensi di tingkat Provinsi, lalu dikembalikan kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tanpa dibahas kembali bersama anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Donggala.

Baca Juga :   Bupati Donggala Bahas Rehab Rekon Bersama Wakil Menteri PUPR

“Sehingganya diduga dalam hal proses penetapan dokumen RAPBD menjadi dokumen APBD, banyak terjadi penyimpangan program ataupun kegiatan, bahkan sampai ke sub kegiatan, olehnya saya menganggap pembahasan RAPBD oleh pihak badan anggaran DPRD Kabupaten Donggala tidak bermanfaat sebagaimana mestinya karena TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) masih dapat mengurangi ataupun menambah kegiaatan yang sudah ditetapkan pihak DPRD, bahkan dimintai program dan kegiatannya setelah asistensi dari provinsi, pertanyaanya mengapa demikian? padahal sejatinya program itu masuk sebelum detetapkanya RKPD,” jelasnya. ADK

Komentar

News Feed