oleh

DPRD Donggala Bahas Ranperda Narkotika

SULTENG RAYA – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Donggala membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan prekursor narkotika.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Donggala, I Wayan Sandiyasa mengatakan, naskah Ranperda tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan prekursor narkotika ini masih dalam tahap penggodokan.

“Naskah yang disusun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Donggala ini sifatnya masih mentah. Sebab, masih menjelaskan tentang dampak dari peredaran narkotika, sementara belum banyak berbicara soal penanganan dan penganggaran dalam upaya memutus mata rantai penyebaran narkotika di Kabupaten Donggala,” tuturnya.

Olehnya, pihaknya meminta agar naskah Ranperda tersebut dapat diperbaiki kembali, mengingat untuk melaksanakan tugas, BNN Kabupaten Donggala perlu dukungan dana yamg berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga :   Fraksi Nasdem Setujui Pembentukan Perumda Sakaya Membangun

“Jadi kita harus menjelaskan program-program apa yang harus dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Donggala dalam upaya pencegahan penyebaran narkoba. Sehingga, dapat diketahui berapa besar serapan anggarannya,” jelasnya

Ketua Pansus Wayan menambahkan, landasan-landasan untuk menjelaskan seberapa penting program itu untuk dilaksanakan harus dikemukakan. Mengingat, nantinyan Pansus akan menyampaikan hasil Ranperda ini ke sidang paripurna.

“Dengan begitu nantinya kita bisa menjelaskan secara baik dan detail mengenai Ranperda ini pada sidang paripurna,” jelasnya.

Sementara, Kepala BNN Kabupaten Donggala, AKBP Abire menjelaskan, berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI, Sulawesi Tengah berada di peringkat empat secara nasional tingkat pengguna narkoba.

“Angka ini naik secara signifikan dari peringkat 18 pada tahun 2015, dengan usia mayoritas pengguna 10 hingga 59 tahun,” ucapnya.

Baca Juga :   Dukcapil Donggala Bakal Luncurkan Program Balita dan Sehat

Di Kabupaten Donggala kata dia, peredaran narkotika sudah masuk di Desa-desa. Bahkan menyasar kalangan remaja khususnya pelajar.

Olehnya, Perda Pemberantasan Narkotika ini sangat dibutuhkan. Mengingat sejauh ini upaya-upaya BNN Kabupaten Donggala dalam memutus mata rantai penyebaran Narkoba terkendala pembiayaan.

Untuk itu kata dia, melalui Perda ini diharapkan dapat mendorong pengganggaran dalam upaya pemberantasan penyebaran narkoba. Mulai dari memasifkan tes urin mulai dari siswa hingga instansi, sehingga para pengguna narkoba dapat terdeteksi, dan mendapat tindakan lebih lanjut. ADK

Komentar

News Feed