oleh

Dana Desa di Donggala Membangun Infrastruktur

SULTENG RAYA – Bupati Donggala, Drs Kasman Lassa mengatakan, Dana Desa (DD) di Kabupaten Donggala diperuntukkan membangun infrastruktur desa.

Selain membangun desa kata Kasman, juga membantu Bumdes yang ada di setiap desa, pembinaan generasi muda dan pembinaan ibu-ibu serta untuk listrik, termasuk membangun rumah untuk masyarakat yang belum mampu.

“Di wilayah Kabupaten Donggala terdiri dari 158 desa, sembilan kelurahan, 16 kecamatan dan 196 dusun yang telah menerima Dana Desa maupun  Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD,” kata Bupati Kasman saat membuka Workshop Monitoring, Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Donggala, Senin (9/11/2020) di Aula Kasiromu kantor Bupati setempat.

Baca Juga :   Tiga Mei Sekolah Di Palu Buka, Kadisdikbud Harap Semua Sekolah Laksanakan KBM Tatap Muka

Kasman mengatakan, kepala desa di Donggala aktif dalam menyerap anggaran yang telah diberikan sebagai salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI yang telah mengeluarkan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di desa.

Bupati menambahkan, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah dibangun rumah untuk masyarakat kurang mampu.

“Alhamdulillah dengan begitu sudah dapat mengentaskan kemiskinan dan kami melihat sudah sebagian besar rumah sudah terbangun, sebagian dalam proses pembangunan dan sebagaian lagi masih dalam tahap pendataan,” ujar Bupati.

Olehnya Kepada masyarakat yang belum terdata untuk mendapatkan rumah, Bupati mengimbau agar menyampaikan kepada kepala desa dan selanjutnya kepala desa yang akan melakukan monitoring dan evaluasi yang didukung oleh Camat dan PMD, serta instansi terkait yang melakukan pembinaan serta pengawasan. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pengembangan objek wisata.

Baca Juga :   Dua Kali Lakukan Simulasi, SDN 15 Palu Siap Laksanakan Tatap Muka

“Semua yang kita usul tidak lepas dari persetujuan DPRD Donggala sebagai bentuk kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan sekaligus memantapkan koordinasi yang baik, sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan pemerintahan, masyarakat sekaligus pemberdayaan masyarakat mandiri akhirnya bisa kita capai walaupun seluruhnya belum maksimal,” jelas Kasman.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan diskusi dengan moderator Sekretaris Daerah Donggala, Dr. Rustam Efendi dan narasumber masing-masing, Kasubdit Fasilitas Pengelolaan Keuangan Drs. Farida Kurnianigrum, Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah Desa Drs. Adil Hamonangan Pangihutan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu, Abdul Yusuf.

Dalam pemaparannya, Dra. Farida Kurnianigrum menjelaskan, kebijakan dana desa dalam upaya penangananan Covid-19 di desa bahwa ketiga kementerian yang mengawal dana desa telah mengeluarkan kebijakannya masing-masing .

Baca Juga :   Akademisi Untad, Sayangkan PP Nomor 57 Hilangkan Pendidikan Pancasila

“Adapun perioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk jaring pengamanan sosial yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT), padat karya dan penguatan ekonomi desa,” katanya.

Sementara, adapun peserta dalam Workshop monitoring yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, beberapa Pimpinan OPD terkait dan Sekretaris BPKAD Donggala, Sekretaris PMD Donggala, Camat serta Kepala Desa. */ADK

Komentar

News Feed