oleh

PELONGGARAN DISIPLIN PROKES PHRI Yakin Bisa Tingkatkan Okupansi Hotel dan Restoran

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali melonggarkan disiplin Protokol Kesehatan (prokes) Covid-19 dengan tidak lagi mewajibkan pendatang atau pelaku perjalanan membawa hasil swab test untuk masuk ke wilayah Sulteng.

Hal itu sesuai dengan Surat Edara Gubernur Sulteng nomor 440/570/DIS.KES tentang Perubahan Surat Edaran Gubernur Nomor:440/523/Dis.Kes tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covorna Virus Disease di Sulteng tertangal 21 Oktober 2020. 

Kumala Digifest

Dengan adanya kebijakan itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tengah, Fery Taula, menyambut positif dan meyakini bisa berdampak terhadap meningkatkan okupansi perhotelan dan restoran di Sulteng.

“Saya harap kebijakan ini bisa meningkatkan okupansi hotel dan restona di Sulteng,” jelas Fery kepada media ini, Kamis (22/10/2020).

Sejak pandemi corona, tingkat hunian hotel atau okupansi hanya berkisar di angka 30 persen. Hal itu ditandai banyak kamar tidak terisi serta kegiatan sebelumnya telah diagendakan harus ditunda.

Fery Taula mengungkapkan okupansi mulai naik setelah Mei 2020 lalu, hingga saat ini penyebaran Covid-19 mulai bisa ditekan. Sehingga, peningkatannya mencapai angka 50 persen. Namun, kondisi itu tidak bertahan lama.

“Tidak lama, okupansi kembali menurun menjadi 30 persen. Kondisi itu terjadi beberapa bulan terakhir hingga Oktober,” ungkapnya.

Meski dihantui ancaman pandemi covid-19, Fery Taula mengaku para pelaku usaha perhotelan dan restoran tidak berputus asa dan optimis bisa keluar dari situasi itu. Salah satu langkah dilakukan adalah penyesuaian dengan situasi pandemi.

“Langkah ini dilakukan agar hotel dan restoran tetap eksis dan tidak kolaps,” ucapnya.

Di sisi peran pemerintah, Fery mengaku juga membantu pihak perhotelan dan restoran berupa pengurangan pembayaran pajak hotel dan pajak penghasilan. Selain itu, juga ada keringanan mengenai pembayaran listrik baik untuk perhotelan dan restoran.
“Pemerintah turun membantu meringankan beban pihak perhotelan dan restona. Semoga kebijakan ini berlangsung selama beberapa bulan kedepan,” harapnya. RAF

Komentar

News Feed