oleh

MUI Palu Imbau Unjuk Rasa Tidak Anarkis

SULTENG RAYA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu mengimbau, kepada seluruh mahasiswa agar saat melakukan aksi unjuk rasa tidak anarkis.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak pengesahan Undang Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law, sempat ricuh di Palu pada 8 Oktober 2020.

Kumala Digifest

Selain di Palu, unjuk rasa juga terjadi di beberapa daerah di tanah air, termasuk beberapa daerah dan kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang juga diwarnai aksi penolakan UU Omnibus Law.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Prof Zaenal Abidin mengatakan, unjuk rasa didalam negara demokrasi adalah sesuatu yang lumrah seperti yang terjadi di Indonesia, dimana didalam penyampaian aspirasi baik itu mengkritisi atau memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi  di negara kita dijamin oleh Undang-Undang.

Baca Juga :   BKKBN Dorong UPPKS Belajar Pemasaran Daring

Mantan Rektor IAIN Palu itu juga berpendapat, sebelum melakukan unjuk rasa sebaiknya menempuh  jalur yang juga diatur didalam berbagai aturan  dan hukum yang ada didalam suatu negara atau daerah.

“Artinya rakyat harus diajari untuk menempuh jalur konstitusional, sehingga rakyat semakin dewasa didalam penyampaian pendapat dan gagasan atau keinginan. Dengan demikian, dalam penyampaian aspirasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh para perusuh atau provokator yang ikut menunggangi unjuk rasa tersebut, yang kemudian bisa berubah menjadi anarkis,” jelasnya.

Prof. Zaenal juga menegaskan, pengrusakan atau anarkis dalam penyampaian aspirasi adalah bertentangan dengan nilai akhlaq dan kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan, bagian dari perbuatan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Tuhan yang maha Esa.

Baca Juga :   PT PMA Palu Promo ‘Jumbo Sale’, Nego Sampai Deal

“Pengrusakan atau membuat keonaran dalam penyampaian aspirasi adalah perbuatan tidak terpuji, bahkan bertentangan dengan ajaran Agama,” jelas Ketua MUI Kota Palu itu. */YAT

Komentar

News Feed