oleh

Waspada Investasi Bodong Berkedok Koperasi

SULTENG RAYA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI mengingatkan masyarakat terhadap invesatasi bodong berbasis koperasi.

Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ahmad Zabadi mengatakan, masyarakat harus mempertimbangkan berinvestasi di koperasi pada dua hal, yakni aspek legal dan logis.

Kumala Digifest

Legal memiliki pemaknaan, koperasi yang dipercaya sudah terdaftar. Sedangkan logis, yakni menawarkan instrumen investasi atau penawaran modal dengan iming-iming wajar.

“Pastikan legalitas badan hukum koperasi dan izin usaha simpan pinjam dari pemerintah. Konfirmasi kredibilitas koperasi dengan mengakses situs data Kemenkop UKM di nik.depkop.go.id,” kata Ahmad Zabadi dalam webinar Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2020 oleh Bursa Efek Indonesia yang digelar terbuka seluruh Indonesia mengusung tema ‘Waspada Investasi’, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga :   Meningkatkan Kapasitas, OJK Dorong Perusahaan Lokal Go Public

Ia mengatakan, dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah mencatat ada kurang lebih delapan koperasi sudah terdata melakukan investasi bodong. Hal itu harus menjadi pelajaran para pelaku usaha.

“Harus ada sistem yang baik dalam proses pengawasan. Karena saat 64,2 juta baru sekitar 13 juta UMKM yang terhubung dengan perbankan, setelah pandemi meningkat karena ada BLT. Penambahan sekitar 17,68 juta. masih ada banyak yang belum mengakses permodalan di koeprasi atau perbankan yang harus kita sama-sama awasi,” katanya.

Selain aspek legal dan logis, ia menyarankan beberapa alternatif untuk mencegahnya seperti melihat jatidiri koperasi, artinya yakni memastikan koperasi tidak melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari prinsip koperasi.

Baca Juga :   IBI Diharapkan Jadi Wadah Pembinaan Bidan Berkualitas dan Kompeten

Demikian juga, lanjutnya pada pelayanan yang ditawarkan. Masyarakat atau pelaku usaha juga harus memastikan koperasi hanyalah kepada anggota dan atau calon anggota.

“Ini kalau sudah legal, sesuai dengan prinsip itu. Kita bisa dengan mudah melacak karena prinsip koperasi hanya untuk anggota atau calon anggota. Dapat mudah dilacak,” katanya.

Selain itu lanjutnya soal kepatuhan koperasi. Harus meninjau kepatuhan koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Koperasi (RAT) tepat waktu.

“Selain itu supaya terhindar dari investasi bodong dan praktik penipuan berkedok koperasi, diharapkan mengedepankan rasionalitas. Selalu cek berkali-kali sebelum memutuskan untuk mengalokasikan uang atau aset ke koperasi,” tuturnya.

Terakhir, kata Ahmad,  selalu memperbaharui informasi terkait koperasi. “Tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan besar, serta riset terlebih dahulumengenai profil, kinerja dan penguruskoperasi di mesia sosial atau profil company,” tuturnya. RHT

Komentar

News Feed