oleh

Pemda Morut Bentuk Unit Pemberantasan Pungli

SULTENG RAYA – Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Kabupaten Morowali Utara (Morut) resmi dibentuk oleh Bupati Morowali Utara, Moh. Asrar Abd Samad di Aula Bappelitbangda yang dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Resort Morowali Utara, Senin (19/10/2020).

Pembentukan itu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara nomor 188.45/Kep-B.MU/0125/X/2020.

Kumala Digifest

Diketahui, UPPL itu terdiri dari unsur Polres, Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri Morowali, Sekretaris Daerah serta unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Asrar meminta, kepada tim UPPL untuk mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, lalu pencegahan agar tidak terjadi pungutan liar dan terakhir baru tindakan atau represif.

Baca Juga :   Hingga November 2020, 54 Tersangka Narkoba Ditangkap di Morut

Bupati berharap, tidak ada lagi terjadi pungutan liar (Pungli) yang tanpa dasar di wilayah Kabupaten Morowali Utara ini. Karena yang disebut dengan pungutan liar yaitu sangat membebani masyarakat serta mencoreng kewibawaan pemerintah.

“Mudah-mudahan UPPL Pungli Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta dapat bertindak tegas jika terdapat yang namanya pungutan liar di daerah kita ini,” ujarnya.

Bupati juga berharap, dukungan dari seluruh unsur masyarakat agar saling mengawasi serta memberikan laporan kepada UPPL Pungli Kabupaten Morowali Utara jika melihat kegiatan yang digolongkan sebagai pungutan liar segera dilaporkan.

Dengan sinergitas Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat sambung Bupati, maka diharapkan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat terbebas dari pungutan liar atau zero pungli atau setop Pungli.

Baca Juga :   Polres Morut Tangkap Dua Pelaku Sabu

“Kerjasama itu bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Morut dan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi dalam menangani serta menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tipikor di wilayah Morowali Utara,” tambah Bupati.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Morut Hj. Megawati Ambo Asa, Kapolres Morut AKBP Bagus Setiawan, Dandim 1311-Morowali diwakili oleh Pabung Mayor Inf. Lanto, Kajari Morowali diwakili oleh Kasubsi Pidsus Halim Irmanda, Sekda Ir. Musda Guntur, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa Morowali Utara. MAN

Komentar

News Feed