oleh

Pemkot Palu Didesak Bentuk Tim Penanganan Banjir

SULTENG RAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, mendapat desakan dari sejumlah pihak untuk segera membentuk Tim Penanganan Banjir, setelah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ini selama dua bulan terakhir dilanda banjir di sejumlah titik.

Diantaranya Palu Barat, setiap hujan turun daerah ini selalu membawa banjir menggenangi ratusan rumah warga, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.

Kumala Digifest

Salah seorang warga dari Palu Barat, Nurkholis menuturkan, Pascaperistiwa 28 September 2018, daerah ini telah menjadi langganan banjir, bahkan dua bulan terakhir terjadi banjir yang tidak pernah terjadi selama puluhan tahun.

“Warga mengalami kerugian satu juta hingga puluhan juta, karena tidak hanya merusak meja, kursi, dan alat-alat elektronik warga, melainkan juga telah merusak kendaraan warga, karena banjir membawa lumpur,”ujar Nurkholis, saat menjadi salah satu pemantik dalam diskusi Forum Libu Ntodea yang digelar oleh Bappeda Kota Palu, Kamis (15/10/2020) malam, via daring.

Baca Juga :   Meningkatkan Kapasitas, OJK Dorong Perusahaan Lokal Go Public

Katanya, salah satu penyebab banjir karena sungai dan drainase di wilayah itu terjadi peninggian sedimentasi, sehingga tidak mampu menampung debit air, akibatnya meluap dan menggenangi jalan dan rumah-rumah warga.

Ia berharap, agar pemerintah bisa mengambil tindakan yang cepat untuk mengatasi banjir tersebut, agar warga tidak terus menerus mengalami kerugian setiap saat hujan datang. “Saat ini musim penghujan, setiap hujan warga terus menerus ketakutan banjir,”ungkap Nurkholis.

Di forum yang sama, Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah, mendesak kepada Pemkot Palu agar segera mengumpulkan semua pihak, duduk bersama menyelesaikan persoalan banjir di Kota Palu, dan membentuk Tim Penanganan Banjir.

Baca Juga :   Buaya Masuk Pelataran PGM

Sofyan mengatakan, persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan semata-mata kepada pemerintah, harus ada keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, namun tanggungjawab tetap pada pemerintah.  

“Segera undang semua pihak, duduk bersama membicarakan penanganan banjir, bentuk tim bersama,”pesan Sofyan.

Hal yang sama juga diutarakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yahdi Basma, mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan banjir, terlebih saat ini ada situasi global badai La Nina diprediksi terjadi hingga bulan Februari 2021.

“Segera lakukan langkah penanganan, duduk bersama dengan semua pihak, dan konsisten dalam pelaksanaan,”tegas Yahdi.

Sementara itu, perwakilan  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Affan Nugraha mengatakan, badai La Nina telah mulai dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, dan Kota Palu khususnya sajak tanggal 1 Oktober 2020, puncaknya diperkirakan November dan Desember 2020. 

Baca Juga :   Selasa Menyapa, BKKBN Bahas Tujuh Dimensi Lansia Tangguh

Badai tersebut diperkirakan hingga bulan Februari 2021, dan kembali normal kembali bulan Maret atau April 2021 “Saat ini kita memasuki kondisi basah, dan lebih basah karena ada kondisi global badai La Nina,”jelasnya.

Untuk itu katanya, perlu ada peningkatan kewaspadaan, khususnya daerah-daerah yang memiliki histori banjir. “Wilayah di Kota Palu terdiri beberapa krakteristik, ada yang wilayahkanya dilanda banjir karena luapan air dari sungai, dan ada juga karena luapan air dari drainase, keduanya perlu meningkatkan kewaspadaan,”pesan Affan.  ENG

Komentar

News Feed