oleh

Rp1,5 Miliar Hanya untuk Biaya Operasional dan Pendampingan

SULTENG RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp26 miliar. Dari jumlah tersebut Dinas Sosial (Dinsos) Parmout  kebagian anggaran sebesar Rp1,5 miliar lebih. Namun sayangnya anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk bagi biaya operasional pendampingan penyaluran beras bantuan Pemerintah Pusat maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Padahal anggaran yang besar  tersebut diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat yang  mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid -19.  Bahkan mirisnya lagi Rp 100 juta lebih dari dana yang sudah terealisasi di Dinas Sosial Parmout hanya digunakan untuk perbaikan data penerima bantuan, baik dari Pemerintah Pusat maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kumala Digifest

Hal itu terungkap pada rapat kerja dengar pendapat Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Parmout dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan Covid-19 di ruang aspirasi DPRD Parmout, Rabu (14/10/2020).

Baca Juga :   Dalam Sepekan, 14 Warga Parmout Positif Covid-19

Sekretaris Dinsos Parmout, Moh. Ishak, SP mengatakan, OPD-nya dari Rp1,5 miliar lebih alokasi anggaran Covid-19, sudah direalisasikan sebesar Rp804 juta lebih dan sisanya Rp716 juta lebih belum direaalisasikan. Ishak juga juga mengatakan, anggaran tersebut  tidak melekat di Dinsos, melainkan melalui Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Parmout. Ishak mengakui anggaran Covid-19 di OPD-nya tidak ada alokasi untuk bantuan sosial.

Dari jumlah anggaran yang sudah direalisasikan itu  lanjut Ishak, Rp131 juta lebih digunakan untuk biaya operasional pendampingan penyaluran beras program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat yang disalurkan ke 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Parmout. Selanjutnya Rp318 juta lebih digunakan untuk biaya operasional pendampingan penyaluran beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.  

Baca Juga :   Hanya 60 Orang, Penyuluh KB di Parigi Moutong Belum Memadai

“Bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi tidak disertai dengan biaya operasional dan pendampingan. Makanya anggaran Covid-19 kami gunakan untuk biaya operasional dan pendampingan pada penyaluran bantuan sosial ke kecamatan hingga ke desa-desa diantaranya digunakan untuk sewa truk pengangkut beras dan honor tagana yang mendampingi penyaluran tersebut,”ujar Ishak.

Sedangkan sisa dana yang belum direalisasikan tersebut kata Ishak juga akan digunakan untuk  perbaikan data, dan  biaya operasional di lapangan  dalam rangka pendataan masyarakat terdampak Covid -19.

Pansus Covid-19 menyayangkan tidak adanya anggaran bansos di Dinsos tersebut.

Selain itu, Pansus juga mempertanyakan adanya posko Covid-19 yang letaknya di Pantai Mosing yang merupakan kediaman pribadi Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu.

Baca Juga :   APBD Parmout 2021 Ditargetkan Rp1,4 Triliun Lebih

Padahal sebelumnya Pansus  sudah melarang dan memberikan teguran agar Posko Covid di pantai Mosing ditiadakan.

“Yang kami tahu pada SK awal hanya ada enam posko,kenapa tiba-tiba bertambah jadi tujuh posko dan posko itu di Pantai Mosing. Ini kan aneh,” ujar Ketua Pansus,Sutoyo. AJI

Komentar

News Feed