oleh

Supratman Andi Agtas: BAB III adalah Jantung dari UU Cipta kerja

SULTENG RAYA- Ketua Badan Legislasi (Baleg) sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) UU Omnibus Law atau UU Cipta kerja, Supratman Andi Agtas mengatakan jika UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja sangat merespon kebutuhan masyarakat, dimana BAB III adalah jantung dari UU tersebut.

Di mana di dalamnya terkait dengan ekosistem investasi, di dalamnya ada paradigma yang baru, dari sejumlah pasal yang diusulkan pemerintah, enam diantaranya ditarik setelah mendengar aspirasi publik, dan kemudian ada ketambahan empat pasal.

Kumala Digifest

“Itu merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma konsepsi perizinan dunia usaha yang diinginkan,”jelas Anggota DPR RI ini saat menjadi narasumber dalam dialog publik yang diadakan oleh Pengurus Pusat IKA Untad secara daring dan Luring, dengan mengangkat tema Omnibus Law (Undang-undang Cipta Kerja) dan Problematik, di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis (15/10/2020).

Katanya, ada perubahan mendasar dalam perizinan usaha, kalau sebelumnya tidak mengenal yang namanya konsepsi perizinan berusaha berbasis risiko, kini telah diterapkan. Tingkat risiko ini adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan.

“Itu sebabnya, sebelum mendapatkan izin, ada penilaian terhadap potensi bahayanya dari bisnis yang dilakukan investor,”jelasnya.

Penilaian ini akan mencakup lima aspek, yaitu kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan risiko volatilitas.

Resiko katanya dibagi dalam tiga skala, yaitu risiko rendah, menengah, dan tinggi. Dimana bisnis risiko rendah, izin yang dibutuhkan hanya satu yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini merupakan bukti registrasi pelaku bisnis untuk melakukan usaha dan identitas atas usahanya tersebut.

Bisnis risiko menengah, pemerintah membaginya dalam dua kelompok. Pertama, menengah rendah yaitu seperti wisata agro dan jasa manajemen hotel. Izinnya hanya dua yaitu NIB dan pernyataan sertifikat standar. Artinya, hanya butuh pernyataan pelaku usaha bahwa bisnisnya telah memenuhi standar.

Kedua menengah tinggi, seperti industri mesin pendingin dan industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan. Izinnya juga dua yaitu NIB dan pemenuhan sertifikat standar. Artinya, ada kewajiban standar yang perlu dipenuhi.

Tapi tidak berhenti sampai di sini. Jika kedua jenis bisnis ini memerlukan standarisasi produk, maka pemerintah pusat yang akan menerbitkannya berdasarkan hasil verifikasi. Ini wajib dipenuhi pelaku bisnis sebelum barangnya dipasarkan.

Terakhir adalah bisnis risiko tinggi, untuk bisnis ini, izinnya tetap dua yaitu NIB dan izin alias persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha. Jika memerlukan standarisasi produk, maka pelaku usaha wajib untuk memiliki sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat sebelum barangnya dipasarkan.

Selain itu, di BAB III juga katanya lahir sebuah kebijakan yang namanya kebijakan one map policy (Kebijakan Satu Peta Nasional), mendorong setiap daerah hingga kabupaten kota membuat rencana tata ruang.

“Sehingga saat orang memohon perizinan, dan saat sudah memiliki NIB, itu sulit terjadi penolakan, karena saat melakukan perizinan, itu sudah sesuai dengan memanfaatan ruang,”jelasnya.

Berikut katanya, UU Cipta kerja tidak menghilangkan izin lingkungan, sebab hal itu sangat penting, bukan hanya untuk daerah, melainkan juga untuk kepentingan global. ENG

Komentar

News Feed