oleh

Pansus P3HA DPRD Kota Palu Kunker di Parmout

SULTENG RAYA – Sejumlah  anggota Pansus DPRD Kota Palu yang membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (13/10/2020).

Rombongan anggota Pansus  P3HA yang terdiri dari Rusman Ramli, Farden Saino, Astam Abdullah, Nasir Dg Gani, dan Achmad  Alaydrus diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong, Yusnaeni yang didampingi Sekretaris Dinas, Samsur Latandu serta perwakilan Forum Anak Daerah RandaKabilasa Parmout, Najwa Aluweni.

Anggota Pansus  P3HA, Rusman Ramli menjelaskan bahwa kedatangan rombongan DPRD Kota Palu di Parigi Moutong untuk melakukan konsultasi sekaligus meminta saran, masukan serta pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P3HA yang tertunda proses pembahasannya karena menunggu surat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga :   Polisi Pastikan Distribusi Bansos ke Sulbar Aman

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dengan adanya ranperda  P3HA, Pansus berharap agar Kota Palu juga mendapat apresiasi seperti Parigi Moutong yang ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak  (KLA).

Karena kata Rusman, Ranperda P3HA nantinya akan jadi regulasi untuk Kota Layak Anak (KLA) sekaligus bentuk komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Ranperda P3HA ini sangat penting karena akan menjadi pegangan atau payung hukum bagi Pemerintah Kota Palu dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak, sekaligus gambaran atau cerminan tugas dan tanggung jawab bagi semua dinas terkait baik itu Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Agama dan OPD lainnya termasuk Kelurahan,”ungkap Rusman Ramli.

Baca Juga :   Wagub Sulteng Hadiri RDP Penanganan Pandemi Covid-19 Secara Virtual

“Kami sangat berharap dengan Ranperda ini, nantinya akan mengikat semua instansi terkait. Contohnya Dinas Kesehatan tentang bagaimana menghadirkan pelayanan yang ramah anak di Rumah Sakit/Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tentang bagaimana setiap anak yang lahir mendapatkan Akta Kelahiran, termasuk menghadirkan anak-anak dalam setiap Musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga masukannya juga dapat diakomodir,”jelas  Rusman menambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB Parigi Moutong, Yusnaeni menjelaskan bahwa untuk menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas P3AP2KB melakukan upaya percepatan pencanangan kabupaten layak anak mengacu pada ketentuan yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

Baca Juga :   BPOM di Palu Kumpulkan Rp30 Juta Bantu Sulbar

“Dan untuk tingkat kabupaten, Parigi Moutong, satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan penghargaan layak anak tingkat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,” ujarnya.

 

Forum Anak Randa Kabilasa Parigi Moutong, Najwa Aluweni juga mengungkapkan bahwa Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor merupakan wadah-wadah partisipasi anak untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat serta harapan anak di masyarakat termasuk dalam proses pembangunan.

“Berbagai kegiatan kreatif telah dilakukan untuk mengkampanyekan hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun seringkali anak dan forum anak masih kurang mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya di level kebijakan,”ujar Najwa Aluweni. */WAN

Komentar

News Feed