oleh

Presiden Jokowi Didesak Membatalkan Omnibus Law Ciptaker

SULTENG RAYA – Kelompok Cipayung Plus Sulawesi Tengah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Desakan itu disampaikan masing-masing pimpinan organisasi dalam kelompok Cipayung Plus Sulteng, diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergeraka Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kasatuan Mahasiswa Hindu Dharma (KMHDI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dalam Konferensi Pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Jumat (9/10/2020).

Kumala Digifest

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Sulteng, Alfian Karmin, menyampaikan, desakan itu merupakan salah satu poin tuntutan atas penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Setelah kami mengkaji ada beberapa poin penting yang bertantangan dengan UUD 1945, hal itu  mengutamakan kepentingan tersendiri bagi para invenstor dan membebaskan para pembisnis luar negeri masuk secara bebas ke Indonesia,” jelas Alfian.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah KHMDI Sulteng, I Made Randya Wijaya, menjelaskan, UU Cipta Kerja telah memicu gerakan penolakan oleh masyarakat. Mengingat, kata dia, beberapa poin tertentu bertantangan dengan semangat konsitusi.

“RUU ini sarat dengan kepentingan pemodal yang tidak mengakomodir dan memperhatikan keberlangsungan lingkungan, kesejahtraan buruh dan pengelola sumber daya alam (SDA) yang baik. Bahkan, kebebasan pers juga ikut dibahas dalam RUU hingga membuat sejumlah awak media juga menolak adanya regulasi itu,” jelasnya.

Jika tuntutan itu diterima, selanjutnya Cipayung Plus Sulteng menyarankan agar Pemerintah bersama DPR mengakomodasi seluruh aspirasi rakyat, salah satunya para pekerja atau buruh.  MG1

Komentar

News Feed