Perekat Rakyat Sulteng.

Enjoy a Spacious Driving Comfort

Drive Unlimited Way

OJK: Restrukturisasi Hanya untuk Debitur Terdampak Corona

0 54

SULTENG RAYA – Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anto Prabowo, menyatakan, restrukturisasi kredit debitur di Industri Jasa Keuangan (IJK) yang termaktub dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, dispesifikkan kepada debitur yang terdampak virus corona.

Tentunya, dari kebijakan tersebut, IJK termasuk di Sulteng dapat memilah debiturnya yang terdampak corona. Debitur dari sisi sistem keuangan dan perputaran usahanya masih memungkinkan untuk melakukan transaksi pembayaran kredit, tidak berlaku terhadap kebijakan tersebut.

“Sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung,” jelas Anto Prabowo dalam keterangan tertulisnay, Kamis (26/3/2020).

“Antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, OJK Sulteng memberikan stimulus kepada lembaga jasa keuangan di sektor perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) guna mengantisipasi dampak pandemi virus corona terhadap iklim dunia usaha di daerah.

“Kebijakan stimulus dimaksud bertujuan meningkatkan resiliensi pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah atas risiko perlambatan pertumbuhan sektor riil yang disebabkan dampak pandemi COVID-19,” kata Kepala OJK Sulteng Gamal Abdul Kahar di Palu, Ahad pekan lalu.

Ia menjelaskan stimulus perekonomian berupa relaksasi itu juga bertujuan memitigasi dampak gagal bayar debitur, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit lembaga jasa keuangan dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan stimulus dilakukan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan “countercyclical” dampak penyebaran COVID-19.

Kebijakan relaksasi tersebut di sektor perbankan meliputi pertama, penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana yang lain yang hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk plafon kredit sampai dengan Rp10 miliar.

Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi tersebut dapat dilakukan bank tanpa batasan plafon.

Sedangkan sektor IKNB atau lembaga pembiayaan meliputi pertama, penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema channeling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan.

Kedua, metode executing terhadap lembaga pembiayaan yang memperoleh kredit dari perbankan. Relaksasi diberikan melalui mekanisme sesuai POJK No.11/POJK.03/2020.

Stimulus, kata Kahar, akan diberikan kepada sektor-sektor yang terdampak penyebaran COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

“Dalam pelaksanaan kebijakan stimulus tersebut, OJK Provinsi Sulteng akan melakukan pemantauan atas implementasi di lapangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan atau moral hazard,” ujarnya. RHT/ANT

Balas

Email tidak akan dipublikasikan