Perekat Rakyat Sulteng.

Enjoy a Spacious Driving Comfort

Enjoy a Spacious Driving Comfort

Bustanil Diberhentikan dari Sekretaris KPU Tolitoli  

LANGGAR KODE ETIK

0 178

SULTENG RAYA – Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli, Bustanil diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Pemberhentian tersebut berdasarkan keputusan nomor 88-PKE-DKPP/V/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI),  yang dibacakan oleh Ida Budhiati di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

“Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris serta mengembalikan ke instansi awal kepada teradu satu Bustanil, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, sejak putusan dibacakan,”ujar Anggota DKPP RI, Ida Budhiati.

Selain Bustanil, DKPP juga memberikan teguran keras kepada Bendahara dan Kasubbag Keuangan KPU Tolitoli yang juga diadukan dalam sidang kode etik tersebut.

“Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada teradu dua, Hendra T. Ahmad selaku Bendahara dan teradu tiga, Aswan selaku Kasubbag Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sejak putusan dibacakan. Empat, memerintahkan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan. Lima, memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,” jelas Ida Budhiati.

Seperti diketahui, Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli, Bustanil diadukan oleh Ketua PPK Kecamatan Dondo, Rusdi A.Hamid karena honornya selama beberapa bulan belum dibayarkan oleh pihak Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli, tanpa alasan yang jelas.

Selain honor PPK se-Kabupaten Tolitoli beberapa bulan yang belum dibayarkan, biaya operasional PPK se-kabupaten Tolitoli juga belum terbayarkan selama beberapa bulan.

Berdasarkan keputusan nomor 88-PKE-DKPP/V/2019  yang dirilis oleh DKPP RI, keputusan memberhentikan Bustanil berdasarkan pertimbangan jawaban dan keterangan Pengadu, para Teradu, Pihak Terkait, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

Sekretaris, bendahara dan Kasubbag Keuangan mengakui lalai dalam pengelolaan keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran honor dan operasional PPK dan PPS di Kabupaten Tolitoli.

“Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Para Teradu melakukan tindakan  maladministrasi dan terlambat dalam pembayaran honor dan operasional PPK dan PPS di Kabupaten Tolitoli,”ujar Ida Budhiati. WAN

Balas

Email tidak akan dipublikasikan